Bocoran PDIP Jadi Koalisi atau Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Kata Hasto Kristiyanto

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut bocoran PDIP jadi koalisi atau oposisi di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bocoran terkait hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Seperti diketahui, DPP PDI Perjuangan atau PDIP hingga kini masih belum memutuskan sikap politik di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: 8 Bacagub Disiapkan PDIP untuk Maju Pilkada Jakarta 2024, Nama-namanya Ada di Kantong Megawati

Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan mendengar masukan dan aspirasi dari masing-masing ranting yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana anak ranting, ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah karena PDI Perjuangan adalah Partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5/2024).

Ia menjelaskan, nantinya aspirasi dari ranting tersebut akan dibahas bersama di dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang rencananya akan digelar pada akhir bulan ini.

"Kami akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalan Rakernas. Karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai. Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

Menurutnya, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.

Karena itu, pentingnya suatu hukum check and balance.

Baca juga: Tak Gentar Lawan Keponakan Prabowo, Ternyata Ini Modal Utama Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024

"Pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, pihaknya akan terus berupaya merangkul seluruh pihak untuk bekerja sama dalam membangun Indonesia.

Namun, ia memberi pesan kepada pihak yang tak ingin bekerja sama agar menjadi penonton yang baik.

Karena dirinya dengan elemen bangsa lainnya ingin bekerja dalam memberi kemajuan bagi Tanah Air.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri Rakornas PAN Pemenangan Pilkada Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Sinyal Kuat PDIP Oposisi Sendirian Usai Putusan MK, Malah PKS Lebih Berpeluang Gabung Prabowo-Gibran

Berikut peluang PDIP jadi oposisi sendirian setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Beberapa partai diprediksi akan bergabung di koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan.

Baca juga: 2 Kader PKB Ini Dinilai Bisa Kalahkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Salah Satunya Anak Buah Jokowi

A Bakir Ihsan memprediksi peta politik tak banyak berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Pasalnya, jauh sebelum putusan MK dibacakan atau saat KPU RI mengumumkan pemenang Pilpres 2024, antar kubu yang bertarung sudah melakukan pertemuan politik.

"Pasca putusan MK, peta politik Parpol tak berubah, karena dari awal, khususnya sejak hasil rekapitulasi dimaklumatkan, termasuk NasDem, pengusung utama paslon 01 menyatakan menerima terhadap hasil pemilu," kata Bakir saat dimintai tanggapannya, Selasa (24/4/2024).

"Belum lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar petinggi Parpol sebelum putusan MK," lanjut dia.

Baca juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Masih Kecewa?

Sementara itu, terkait kemungkinan peta koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024 mendatang, Bakir memprediksi akan terjadi koalisi gemuk.

Dimana sebagian besar partai yang di Pilpres 2024 mengusung calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kemungkinan ikut merapat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PKS yang dalam dua periode terakhir berada di luar pemerintahan.

Ia memprediksi hanya satu partai saja yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak yakni PDIP.

"Karena PDIP punya pengalaman oposisi, kemudian relasi dengan Jokowi renggang dan Prabowo dianggap representasi Jokowi," ujar Bakir.

Diketahui, MK dalam putusannya pada Senin (22/4/2024) kemarin menyatakan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan kubu 01 dan 03.

Kendati begitu, putusan kemarin mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya putusan sengketa Pilpres diwarnai adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim MK.

Diketahui, dari delapan hakim yang menangani perkara ini, tiga diantaranya yakni Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih memiliki perbedaan pandangan terhadap lima hakim MK yang memutuskan menolak gugatan seluruhnya dari kubu 01 dan 03.

Fix! Jokowi & Gibran Bukan Milik PDIP dan Mega, Sudah Masuk Golkar, Airlangga: Tinggal Formalitasnya

Resmi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, disebut bukan milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Megawati Soekarnoputri lagi.

Menurut kabar terbaru, Jokowi dan Gibran kini sudah masuk dalam keluarga besar Partai Golongan Karya (Golkar).

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons kabar Jokowi dan Gibran bukan lagi sebagai kader PDIP.

Baca juga: Pembagian Bansos Jokowi Untungkan Prabowo-Gibran Tak Terbukti, MK: Presiden Tak Melanggar Hukum

Airlangga mengklaim, Jokowi dan Gibran gabung Golkar hanya menunggu pengumuman resmi sebagai bagian dari formalitas.

"Bagi kami pak Jokowi dan mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar," ujar dia di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

"Tinggal tentunya formalitasnya saja," imbuhnya.

Airlangga menekankan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa, termasuk Jokowi dan Gibran.

Baca juga: Bahasa Tubuh Kesal Anies, Hakim MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Intervensi Pilpres, Lihat Reaksi Ganjar

"Jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar selama dua periode beliau," ucapnya.

Terlebih, kata Airlangga, Jokowi memiliki kedekatan dengan Golkar.

Tak hanya itu, pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto adalah mandat dari Golkar.

"Bahwa pak Jokowi itu dekat dengan partai Golkar, dan kedua, pak Gibran itu mendapatkan mandat dari partai Golkar melalui mekanisme rapimnas resmi," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kader partainya.

Sebab, Jokowi sudah berada di kubu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran berbohong. Sebab, dua kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP.

Namun, justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar (Gibran) berbohong, dua kali itu," ujar Komarudin.

Komarudin menuturkan, DPP PDIP sudah dua kali memanggil Gibran untuk mengkonfirmasi mengenai statusnya.

"Kebetulan yang pertama saya panggil dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri (Gibran) yang ngomong, bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi, 'mau ke mana lagi saya pasti bersandar di PDIP'," ucapnya.

Kedua, kata Komarudin, Gibran juga menyatakan akan setia di PDIP saat berada di sekolah partai.

"Itu kan Ibu (Megawati Soekarnoputri) tanya Mas Gibran sama Bobby (Bobby Nasution), mau tetap di sini apa berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDIP," ungkapnya.

Komarudin menambahkan, saat ini status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)