Teguh Prakosa Sudah Daftar Jadi Cawali Solo Diusung PDIP, Gusti Bhre Kapan Siap Gantikan Gibran?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Proses pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Solo sudah mulai menggeliat.

Ditandai dengan pendaftaran yang sudah dilakukan oleh bakal calon wali kota yang akan menggantikan Gibran Rakabuming.

Wakil Wali Kota Solo yang kini masih aktif, Teguh Prakosa sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota pada Sabtu (18/5/2024) siang.

Teguh rupanya mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Saat pendaftaran, Teguh diantar oleh perwakilan kelima Pengurus Anak Cabang (PAC) DPC PDIP Solo menuju kantor Sekretariat DPC PDIP Solo yang berada di Pucangsawit, Jebres, Solo.

Teguh Prakosa diarak oleh ratusan pendukung dengan dimeriahkan kesenian reog.

Formulir pendaftarannya pun langsung diserahkan ke Tim Penjaringan Bakal Cawali-Cawawali PDIP dan DPC PDIP Solo, untuk kemudian diteruskan ke DPP PDIP.

"Teman-teman dari struktural partai yang terdiri dari 5 pengurus PAC mendaftarkan saya yang sementara ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo dan juga Sekretaris DPC PDIP Solo dengan harapan bisa diteruskan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon wali kota Solo periode 2024-2029," ujar Teguh dikutip dari TribunSolo.com.

Baca juga: Survei Elektabilitas Pilkada Solo 2024, Sosok Mangkunegara X Jadi yang Terkuat Gantikan Gibran?

Diungkapkan Teguh, pendaftaran ini dilakukan karena ia mendapatkan dorongan dari struktural partai.

"Kita melihat bahwa Wali Kota kita (Gibran Rakabuming Raka) telah mendapatkan tempat yang baru (Wakil Presiden 2024)."

"Sesuai dengan aspirasi kader partai untuk mendorong saya maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo, jadi ini sesuai kehendak seluruh struktural dan pengurus PAC partai," kata Teguh.

Sebagai Wakil Wali Kota Solo aktif, Teguh tak memungkiri masih banyak pekerjaan yang harus dirampungkannya.

Termasuk salah satunya yakni persoalan kesejahteraan warga yang menurutnya masih kurang.

"Pada perjalanan (kepemimpinan kami) ada hal-hal yang justru pada tingkatan kesejahteraan belum tampak signifikan, meski pembangunan sudah tampak di kota Surakarta termasuk di 17 titik prioritas."

"Dari masukan masyarakat dan kader partai, dampak pembangunan harusnya pada kesejahteraan masyarakat, termasuk soal stunting dan rumah tidak layak huni yang porsinya belum signifikan," ujar Teguh Prakosa.