Meski Elektabilitasnya Tinggi versi SMRC, Anies Belum Tentu Maju di Pilkada Jakarta, Ini Penyebabnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Meski elektabilitasnya tinggi berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ternyata Anies Baswedan belum tentu maju di Pilkada Jakarta 2024.

Lantas, apa penyebab Anies Baswedan belum tentu maju di Pilgub Jakarta 2024?

Seperti diketahui pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani, menilai bahwa elektabilitas tinggi yang dimiliki oleh Anies Baswedan tak menjadi jaminan baginya untuk didaftarkan oleh partai politik (parpol) sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Baca juga: PDIP Siapkan Tokoh Perempuan untuk Maju di Pilkada Jabar Penantang Dedi Mulyadi, Ini Kata Hasto

Saiful mengatakan, Anies baru bisa didaftarkan dalam Pilkada Jakarta bergantung pada konvergensi kepentingan elite parpol.

"Elektabilitas Anies Itu kan diukurnya dari aspirasi pemilih dan aspirasi pemilih itu bisa mewujud, menjelma menjadi real secara politik apabila bertemu dengan kepentingan para elite ini," kata Saiful dalam program ROSI di Kompas TV, Kamis (8/8/2024).

"Apabila tidak ketemu, dia (Anies) tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan didaftarkan ke KPU sebagai calon," sambungnya.

Saiful menyebut, hal yang demikian lumrah dilakukan parpol saat akan mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah.

Jadi, sehebat apa pun Anies, kata Saiful, dia tidak akan bisa dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta apabila tidak bertemu dengan kepentingan elite parpol.

"Begitu susahnya bisa menjadi calon di dalam pilkada dan itu yang dialami oleh Anies," tuturnya.

Baca juga: 2 Pasang Calon Wali Kota Bogor Ini Diprediksi Bakal Bersaing Ketat, Cek Elektabilitas Terbarunya

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Anies tercatat menempati posisi teratas secara elektoral pada Pilkada Jakarta, yakni mencapai 29,8 persen.

Kemudian, posisi kedua ditempati oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakni 20 persen.

Sementara itu, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menempati posisi ketiga, yakni 8,5 persen.

Di bawah ketiga nama itu, terdapat sejumlah nama-nama lainnya yang muncul mendapatkan dukungan kurang dari 3 persen, termasuk Erick Thohir dan Andika Perkasa.

Dalam survei ini juga dijabarkan terkait potensi keterpilihan serta penolakan responden pada setiap tokoh yang tercatat digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Jakarta.

Survei periodik dengan metode wawancara tatap muka ini melibatkan 400 responden. Pada metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 4,9 persen.

Golkar dan PKS Berpotensi Koalisi di Pilgub Jakarta, Sohibul Iman & Syaikhu Jadi Kandidat Cawagub RK

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berpotensi koalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Bahkan baru-baru ini juga muncul kabar Calon Wakil Gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta yakni dari PKS.

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil akan dikembangkan jadi KIM Plus

Baca juga: Terjawab! Alasan Golkar Pilih Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024, Ini Kata Dave Laksono

Menurut kabar yang beredar, KIM plus itu masuknya PKS dengan daya tawar tinggi.

Sebagai partai pemenang Pemilu legislatif di Jakarta, PKS tak mau jika asal gabung KIM, tanpa jatah kursi cawagub Jakarta.

Jika ditarik ke inisial S, maka ada dua elit PKS yakni Sohibul Iman dan Ahmad Syaikhu.

Salah satu dari mereka dinilai pantas dipasangkan dengan Ridwan Kamil (RK).

Pernyataan itu disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.

Menurutnya, peluang Ridwan berpasangan dengan kader PKS bisa saja terjadi di tengah dinamika politik saat ini, terutama dengan petinggi PKS, Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Survei Terbaru Pilkada Sorong Selatan, Elektabilitas Dance Nauw Sulit Ditandingi, Cek Hasilnya

”Ridwan Kamil dengan Syaikhu bisa saja terjadi. Sangat mungkin Ridwan Kamil menginginkan berpasangan dengan PKS di Jakarta,” kata Adi dikutip dari Tribunnews.com.

Ia menilai Ridwan-Syaikhu akan sangat kompetitif untuk bertarung dengan Anies Baswedan dan pasangannya.

Dengan kekuatan partai politik yang besar ditambah dukungan dari PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta, pasangan tersebut punya peluang untuk menang.

”Akan sangat kompetitif melawan Anies Baswedan,” ujar Adi.

Terlebih, lanjut Adi, Ridwan Kamil memiliki hubungan baik dengan PKS dalam berbagai kesempatan.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui benar wakil Ridwan Kamil berinisial S.

"Sudah ada. Sementara inisialnya S," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (9/8/2024).

Adapun "S", kata Airlangga, bukan hanya didorong maju oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), melainkan KIM Plus.

Kendati demikian, Airlangga tak menjelaskan lebih jauh mengenai siapa inisial S itu.

Saat ditanya apakah S yang dimaksud adalah elit PKS Sohibul Iman atau Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Airlangga menyangkalnya.

"None of the above," ujarnya.

Nama Sohibul Iman atau Syaikhu muncul lantaran PKS disebut-sebut bakal merapat ke KIM.

PKS tak sabar pada Anies yang tak mampu menunaikan tugasnya, mencari mitra koalisi, mengingat untuk ikut kontestasi Pilkada Jakarta butuh minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan PKS baru punya 18 kursi.

Lambannya Anies dalam mencari mitra koalisi membuat PKS berpaling.

Anies sudah melewati batas 40 hari yang diberikan PKS untuk menggenapi kursi dukungan agar bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. 

"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar juru bicara PKS M. Kholid, Rabu (7/8/2024).

Namun, menurutnya, hingga tanggal 4 Agustus, baik Nasdem dan PKB tak kunjung memberi kepastian. 

Oleh karena itu, PKS berencana melakukan manuver dengan berbalik arah mendukung lawan Anies, Ridwan Kamil, yang diusung KIM.

Tersandera

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan Anies sejak awal tersandera dengan paket Anies-Sohibul Iman (AMAN) yang ditawarkan PKS.

"Anies sejak awal tersandera dengan paket AMAN," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (9/8/2024).

Sehingga, menurutnya, Anies menjadi tidak leluasa memberikan opsi kepada partai-partai lain di luar PKS, sebagai kompensasi politik ketika paket AMAN mereka didukung.

Ia menuturkan, sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap dukungan ada konsekuensi politiknya, baik soal pertukaran sumber daya, pengamanan politik, hingga distribusi ekonomi.

Di sisi lain, melihat peluang PDI Perjuangan mengusung Anies. Menurut Agung, perlu dipastikan "keuntungan" apa yang bisa didapatkan PDIP nantinya.

Terlebih, posisi calon wakil gubernur (cawagub) sudah ditempati kader PKS Sohibul Iman.

"Pertanyaan mendasarnya misalnya 'keuntungan politik' apa yang bisa Anies tawarkan saat membawa paket AMAN ke PDIP yang notabene punya 15 kursi?" kata Agung.

"Ketika jatah wakil sudah dikapling PKS dan Anies juga merepresentasikan suara PKS," tambahnya.

Lebih lanjut, Agung menilai pasangan Anies-Sohibul Iman sejak awal memang kurang mengakomodasi partai lain.

"Di titik itulah, Paket AMAN ini sebagaimana pernyataan saya dibanyak kesempatan, tak aman alias layu sebelum berkembang. Karena sedari awal kurang mengakomodasi partai lain ketika secara prinsip PKS tak punya golden ticket mengusung paket cagub-cawagub," ucap Agung Baskoro.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru memberikan update terkini soal kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Zainudin menyatakan, terbuka kemungkinan pasangan Anies Baswedan - Sohibul Iman (AMAN) di Pilkada Jakarta akan gagal berlayar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta.

Dia menganggap kemungkinan itu bisa saja terjadi, pasalnya, pasangan tersebut saat ini baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengusungan, belum secara resmi dideklarasikan kepada publik.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub DKJ," kata Zainudin saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/8/2024).

Kemungkinan gagalnya duet Anies-Sohibul Iman itu juga dilatari dengan belum terbentuknya juga koalisi pengusung hingga hari ini.

Padahal, Anies Baswedan telah diberikan mandat oleh PKS untuk bisa membentuk koalisi dengan tenggat waktu sampai 4 Agustus kemarin.

Koalisi diperlukan oleh PKS lantaran Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu tidak cukup perolehan kursi di DPRD untuk mengusung pasangan cagub-cawagub di Jakarta.

PKS masih membutuhkan 4 kursi lagi untuk berkoalisi dengan partai lain.

Atas kondisi tersebut, Zainudin menyebut, pihaknya akan terus mendoakan kebaikan terhadap Anies Baswedan ke depan.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)