Survei Pilkada Lampung Timur versi LKPI, Zaiful Bokhari vs Ella Siti, Terjawab Elektabilitas Terkuat

Selain itu, hasil survei juga menguji dua calon yang akan maju pada Pilkada Lampung Timur yakni Dawam Rahardjo dan Ella Nuryamah.

Hasilnya, sebanyak 29,9 persen memilih Dawam Rahardjo, 22,2 persen memilih Ella Siti Nuryamah, dan 47, 9 persen masih rahasia.

Togu menilai, Pilkada 2024 akan diwarnai fenomena munculnya calon tunggal. Calon itu bakal melawan kotak kosong pada hari pemilihan, dan bisa terjadi di Pilkada Lampung Timur.

Dikatakannya, maka dalam survei hal itu juga diuji dengan simulasi head to head antara Ella Siti Nuryamah versus Kotak kosong dalam pilkada 2024. Hasilnya menunjukan responden yang memilih kartu suara dengan gambar kotak kosong sebanyak 70,3 persen, memilih Ella Siti Nuryamah 20,6 persen dan tidak memilih 9,1 persen.

Sementara, dari sisi popularitas bakal calon bupati Lampung Timur nama Zaiful Bokhari dikenal oleh 89,9 persen responden, Dawam Rahardjo 78,8 persen, Azwar Hadi 75,3 persen, Ella Siti Nuryamah 52,3 persen, dan nama lainnya di bawah 50 persen.

Menanggapi hasil survei LKPI tentang preferensi masyarakat Lampung Timur jelang Pilkada 2024. Pengamat politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri mengatakan, ini membuktikan gerakan memilih kotak kosong semakin menguat menjelang Pilkada di Lampung Timur. Di mana Ella Siti Nurmayah bakal calon bupati Lampung Timur dapat mayoritas rekomendasi partai.

Atas itu, sambungnya, meninggalkan sedikit ruang bagi kandidat lain seperti Zaiful Bokhari mantan bupati Lampung Timur sehingga gerakan memilih kotak kosong di Lampung Timur akan mulai kencang berhembus.

Rikal meyakini, aktivis hingga mahasiswa prodemokrasi akan aktif mengampanyekan opsi untuk memilih kotak kosong sebagai alternatif pada masyarakat Menurut Rikal, demokrasi bukan hanya tentang mekanisme pemilihan, tetapi tentang keterlibatan terus-menerus warga dalam pengambilan keputusan.

"Meningkatnya jumlah pemilihan tanpa lawan atau kotak kosong seperti akan terjadi di Pilkada Lampung Timur didorong oleh intrik politik dan struktur kekuasaan yang tertanam. Ini menunjukkan adanya penyakit yang lebih dalam dalam proses demokrasi pemilihan kepala daerah," kata Rikal.

Ditegaskan, fenomena ini tidak hanya merusak esensi persaingan elektoral, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, akan mengakarnya korupsi, dan memperpetuasi siklus kehilangan hak politik.

(TribunNewsmaker.com/Tribunnews.com)