Adu Harta 5 Cawagub di Pilkada Papua Barat Daya 2024, Petrus vs Lukman vs Ahmad vs Ibrahim vs Bauw

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut adu kekayaan calon Wakil Gubernur di Pilkada Papua Barat Daya 2024. Petrus Kasihiw vs Lukman Wugaje vs Ahmad Nausrau vs Ibrahim Wugaje vs Sirajudin Bauw, siapa terkaya?

Seperti diketahui, Pilkada Papua Barat Daya 2024 diikuti oleh lima pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

Harta kekayaan kelima Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua Barat Daya menarik untuk dibahas.

Baca juga: Adu Harta 5 Cagub di Pilkada Papua Barat Daya 2024, Abdul vs Gabriel vs Elisa vs Joppye vs Bernard

Kelima cawagub itu yakni Petrus Kasihiw, Lukman Wugaje, Ahmad Nausrau, Ibrahim Wugaje hingga termasuk Sirajudin Bauw.

Intip isi kantong kelima Cawagub Papua Barat Daya di artikel ini.

Dilansir dari situs e-LHKPN KPK, Cawagub Papua Barat Daya nomor urut 1 Petrus Kasihiw, tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya, pada 26 Februari 2024.

Bupati Teluk Bintuni dua periode itu tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp3,9 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,4 miliar, harta bergerak lainnya Rp1 miliar.

Petrus juga diketahui memiliki kas dan setara kas senilai Rp463 juta, sementara tercatat tidak memiliki harta lainnya.

Meski begitu, Petrus tercatat dalam laporan LHKPN tersebut ternyata memiliki hutang senilai Rp600 juta, sementara total harta kekayaannya mencapai Rp6,3 miliar.

Berikutnya, Cawagub Papua Barat Daya nomor urut 2 Lukman Wugaje, tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya, pada 2 September 2020 lalu.

Dalam laporan tersebut, Lukman Wugaje hanya memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp100 juta.

Wakil dari Gabriel Asem itu tercatat tidak memiliki alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga tak punya laporan kas dan serata kas.

Dengan demikian, total harta kekayaan milik Lukman Wugaje seperti yang tercatat di dalam LHKPN yakni Rp100 juta.

Cawagub Papua Barat Daya nomor urut 3 yakni Ahmad Nausrau tercatat melaporkan harta kekayaannya, pada 14 Agustus 2024.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat itu diketahui tidak memiliki tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta lainnya, serta surat berharga.