Prediksi Harga Pertalite dan Solar Jika Subsidi BBM Dicabut Prabowo, Bisa Setara Pertamax!

"Kalau tanpa subsidi, paling tidak harga pertalite tidak jauh dari yang BBM nonsubsidi," sebut dia.

Ia juga menegaskan dampak kenaikan harga BBM subsidi tentu akan memberatkan kantong kelas menengah.

Namun, katanya, itu menjadi risiko karena sejatinya kelas menengah atau masyarakat mampu tidak berhak menerima subsidi BBM. Data per 2022, sekitar 80 persen pasokan pertalite ditenggak orang kaya.

"Memang sudah seharusnya kelas menengah itu tidak mendapatkan subsidi," ujar dia.

Adapun supaya kenaikan BBM subsidi pemerintah tidak berdampak signifikan pada inflasi, Pri Agung meminta kepada pemerintah agar menyesuaikan harga pertalite dan solar secara bertahap.

"Otomatis memang harga pertalite dan solar bakal naik harganya, tetapi mungkin dengan pertimbangan nanti bertahap, tidak tiba-tiba langsung melonjak," ucap dia. 

Dewan Ekonomi Prabowo Godok Rencana Subsidi BBM jadi BLT

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah menggodok konversi subsidi energi dari skema subsidi barang menjadi subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan, pihaknya memang belum membahas konversi subsidi ini dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Namun, konversi tersebut tengah dipertimbangkan menjadi salah satu skema yang memungkinkan.

"Kita belum sampai membahas itu, tapi itu memang salah satu program yang akan kita analisa dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah. Karena pemerintah pun sekarang saat ini sedang membahas hal itu," kata Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mari menuturkan, DEN akan berkontribusi dengan memberikan masukan dari berbagai skema subsidi, termasuk konversi subsidi energi menjadi BLT, untuk dikaji pemerintah lebih lanjut.

Menurutnya, pengkajian diperlukan untuk melihat dampak dari kebijakan, baik dampaknya terhadap tingkat inflasi, daya beli, industri, dan dampak terhadap APBN.

"Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan? Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan," tutur Mari.

Menurut Mari, konversi subsidi harus melihat tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang berpendapatan rendah secara tepat sasaran.