Profil dan Kekayaan Neni Moerniaeni, Wali Kota Terpilih Bontang 2024, Ini Program 100 Hari Kerjanya

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 8.738.979.367

Rekam Jejak Neni Moerniaeni

Pada Pilkada serentak tahun 2015, Neni Moerniaeni berhasil memenangkan jabatan sebagai Wali Kota Bontang, mengalahkan petahana Adi Darma.

Bersama dengan Basri Rase, mereka resmi dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada 23 Maret 2016 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda.

Sebelumnya, dalam rentang tahun 2001 hingga 2010, Neni Moerniaeni telah menjabat sebagai Ketua PKK Kota Bontang dan kemudian memegang posisi sebagai Ketua DP II Partai Golkar Kota Bontang.

Selain itu, Neni aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Bontang.

Pengalaman berharga juga didapatkannya melalui partisipasinya dalam kursus Short Course Disabilities di New Zealand pada tahun 2003, yang kemudian membawanya menjadi Ketua di Forum Pemberdayaan Penyandang Cacat Bontang.

Selain karier politik dan kegiatan kemasyarakatan, Neni Moerniaeni juga telah berkontribusi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Neni Moerniaeni pernah menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, ia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda yang tertarik dalam bidang kedokteran.

Selama periode antara 1989 hingga 1994, Neni Moerniaeni juga berpraktik sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Wahab Samarinda.

Empat tahun kemudian, ia meningkatkan kualifikasinya menjadi seorang dokter spesialis di rumah sakit yang sama, menunjukkan komitmen dan dedikasinya terhadap profesi medisnya.

Profil ini mencerminkan kontribusi dan dedikasi Neni Moerniaeni dalam berbagai bidang, baik itu politik, kemasyarakatan, pendidikan, maupun kesehatan, yang menandai perannya yang signifikan dalam memajukan Bontang dan masyarakatnya.

Program 100 hari kerja

Berikut janji Walikota Bontang Terpilih 2024-2029, Neni Moerniaeni tuntaskan 2 hal krusial ini dalam 100 hari kerja.

2 hal krusial itu adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan banjir di Bontang.

Ya, Wali Kota Bontang terpilih, Neni Moerniaeni, bersama wakilnya, Agus Haris, memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya dalam 100 hari pertama masa kerja. 

Program ini dimulai dengan pemberian bantuan langsung kepada 149 jiwa dari 42 kepala keluarga (KK) yang teridentifikasi sebagai warga miskin ekstrem.

"Kami akan memberikan bantuan Rp300 ribu per bulan untuk setiap jiwa, bukan per KK. Ini adalah langkah awal agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi," kata Neni saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

Program ini, lanjutnya, akan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp536,4 juta per tahun atau Rp44,7 juta per bulan. 

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang diproyeksikan bisa mencapai Rp3 triliun lebih, ia optimistis dana tersebut dapat dialokasikan melalui pergeseran APBD 2025.

"Kita malu jika masih ada warga yang hidup dalam kategori miskin ekstrem. Program ini menjadi prioritas utama setelah pelantikan," tegasnya.

Menurutnya data awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sekitar 1.600 jiwa di Bontang masuk kategori miskin ekstrem. 

Namun, hasil verifikasi lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Bontang menyebutkan jumlah tersebut menyusut menjadi 149 jiwa dari 42 KK.

Distribusi terbesar ditemukan di Kecamatan Bontang Selatan, dengan 82 jiwa dari 23 KK. 

Kelurahan Berbas Tengah mencatat jumlah tertinggi di kecamatan ini, yakni 42 jiwa dari 16 KK. Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara mencatatkan 59 jiwa dari 16 KK, dan Kecamatan Bontang Barat hanya 8 jiwa dari 3 KK.

Neni menegaskan, program ini tidak hanya terbatas pada bantuan langsung tunai, tetapi juga akan mencakup pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
 
"Kami ingin memastikan program ini tidak hanya mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kuat," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, mengamini data tersebut. Ia menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Kami menggunakan indikator miskin ekstrem yang mengacu pada standar Bank Dunia. Standar ini menetapkan pendapatan di bawah USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp10.739 per orang per hari, setara Rp322.170 per bulan," kata Toetoek.

Bukan hanya sekadar pengendali banjir, Waduk Kanaan di Bontang Barat akan diubah menjadi destinasi wisata unggulan. Wali Kota Bontang terpilih, Neni Moerniaeni, memaparkan rencana ambisius ini sebagai bagian dari komitmennya mengatasi banjir sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

“Waduk Kanaan kami konsep untuk multifungsi. Selain mengurangi risiko banjir, kami ingin warga Bontang punya ruang rekreasi yang membanggakan,” ujar Neni dalam wawancara, Minggu (29/12/2024).

Penataan Waduk Kanaan sebagai tempat wisata air merupakan salah satu janji kampanye Neni. Ia memastikan, proyek ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Kami ingin ada nilai tambah dari infrastruktur ini. Warga bisa membuka kios atau usaha di area waduk. Jadi, manfaatnya tidak hanya untuk mengatasi banjir, tapi juga mendorong ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Waduk Kanaan akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti taman, jogging track, tower pengamatan, waterboom, hingga penginapan. Bahkan, ruang pertemuan terbuka yang terinspirasi dari Teras Samarinda juga masuk dalam rencana pembangunan.

“Kami yakin urban tourism ini bisa menjadikan Bontang lebih menarik bagi wisatawan. Warga juga bisa punya ruang baru untuk beraktivitas,” tambah Neni dengan penuh optimisme.

Ia menyebutkan bahwa proses pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan Waduk Kanaan sudah hampir rampung. Meski demikian, Neni mengakui proyek ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak kecil.

“Proyek seperti ini sulit selesai dalam setahun. Jadi, kemungkinan besar pengerjaannya harus menggunakan skema multiyears. Tapi kami optimistis, dananya cukup untuk memulai,” ungkapnya.

Sebagai Wali Kota terpilih, Neni menegaskan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya. Namun, tantangan lain muncul karena APBD 2025 telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

“Kami akan coba mengajukan pergeseran APBD untuk program-program mendesak, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan banjir,” tutupnya

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)