Profil Mentereng Muhammad Farhan Wali Kota Terpilih Bandung, 2 Janji Diwujudkan di 100 Hari Pertama

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Profil Muhammad Farhan begitu mentereng di dunia kepenyiaran.

Sejalan dengan kariernya di jalan politik yang juga bernasib mujur.

Muhammad Farhan bersama dengan wakilnya, Erwin berhasil memenangi Pilkada Bandung 2024.

Pasangan ini mengalahkan tiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota lainnya.

Kehidupan Pribadi

Muhammad Farhan lahir di Bogor, Jawa Barat pada 25 Februari 1970.

Ia merupakan anak dari pasangan Yazid Hamzah dan Nani Rubiyani.

Farhan telah menikah dengan Aya Benarto.

Mereka dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Muhammad Ridzky Khalid dan Muhammad Bisma Wibisana.

Namun, putra sulung Farhan telah meninggal dunia akibat penyakit kanker darah atau leukemia pada 20 Desember 2015.

Pendidikan

Dikutip dari www.bandungutama.id, Muhammad Farhan mengenyam pendidikan di Bina Budaya, Bandung, Jawa Barat.

Pada 1982, Farhan melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 3 Bandung.

Kemudian, pria berusia 54 tahun melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Bandung pada 1985.

Usai lulus, Farhan menempuh pendidikan di Universitas Padjajaran bidang ekonomi.

Tak sampai di situ, Farhan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di MIT Sloan School Cambridge dan Harvard Business School.

1982 Lulus dari Bina Budaya, Bandung
1985 Lulus dari SMPN 3, Bandung
1988 Lulus dari SMAN 3, Bandung
1995 Lulus dari Universitas Padjajaran Majoring in Economics
2011 Beasiswa United In Diversity – MIT Sloan School Cambridge, MA
2012 Beasiswa YCAB Harvard Business School Cambridge, MA

Baca juga: Rekam Jejak Muhammad Farhan, Pemenang Pilkada Kota Bandung 2024, Kalahkan Dandan, Haru & Arfi

Karier

Setelah tamat kuliah, Muhammad Farhan mengawali kariernya di dunia penyiaran dengan menjadi penyiar radio Hard Rock FM.

Ia kemudian beralih menjadi pembawa acara di televisi.

Namanya semakin melejit hingga ia dipercayai untuk membawakan sejumlah acara di berbagai stasiun televisi.

Bahkan, Farhan juga mempunyai acara talkshow di televisi yang bernama 'Om Farhan'.

Bapak dua anak itu kemudian terpilih sebagai Direktur Marketing dan Komunikasi di PT Persib Bandung Bermartabat, ketika Persib Bandung bertransformasi menuju tim profesional yang tidak bergantung kepada APBD, antara tahun 2009-2015.

Farhan juga ditunjuk menjadi Direktur Utama di Radio Bobotoh 96,4 FM.

Berkat bakatnya di diunia penyiaran, ia berhasil meraih 2 penghargaan Gobel Panasonic Award sebagai penyiar terbaik.

Tidak hanya menjadi penyiar, Farhan diketahui pernah menjadi pemain film.

Sejumlah film telah ia perankan, di antaranya adalah Jakarta Undercover, Dilan 1990, Dilan 1991, Trinity Traveler, Milea: Suara dari Dilan, dan lain-lain.

Farhan juga sempat menjadi Duta Masyarakat Indonesia untuk SDGs di Sidang ECOSOC di Markas PBB di New York pada tahun 2016.

Dari situlah ia kemudian terjun ke dunia politik.

Pada Pileg 2019, Farhan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I.

Ia berhasil melenggang ke Senayan dengan perolehan 52.033 suara.

Tak hanya sebagai anggota dewan, Farhan juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar DPW NasDem Jawa Barat.

Pada Pilkada 2024, Farhan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung berpasangan dengan Erwin sebagai calon wakilnya.

Acara televisi

Trik Kamera (RCTI)
Pesta (Indosiar)
Detak Detik (SCTV)
Bantal (RCTI)
Selimut (Trans TV)
The Price is Right (Trans TV)
Tebak Harga (Trans TV)
Lepas Malam (Trans TV)
Om Farhan (antv)
Good Morning on The Weekend (Trans TV)
Password Jutawan (Global TV)
Ini Talkshow (NET.)
Nite Time (Metro TV)
Sarwo Sarwi Pedalangan (TVRI)
Tebak Harga (Trans TV)

Filmografi

Jakarta Undercover (2007)
Crush (2014)
The Wedding & Bebek Betutu (2015)
Trinity, The Nekad Traveler (2017)
Dilan 1990 (2018)
Kesempatan Keduda (2018)
Dilan 1991 (2019)
Susi Susanti: Love All (2019)
Trinity Traveler (2019)
Milea: Suara dari Dilan (2020)
Glenn Fredly the Movie (2024)

Program 100 Hari Pertama

Pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Bandung, Muhammad Farhan-Erwin, akan mewujudkan dua program janji kampanye di 100 hari pertama kerja.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kota Bandung, pasangan Farhan-Erwin menempati posisi pertama dalam raihan suara. Pasangan nomor urut 3 ini memperoleh suara 523 ribu. 

Pasangan calon nomor urut 1 Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya meraih suara 83.489, nomor urut 2 Haru Suandharu-Ridwan Dhani Wirianata 427.448, dan nomor urut 4 Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma'soem mendapat suara 137.672.

Farhan mengatakan, dua janji kampanye yang akan diwujudkan saat 100 hari pertama kerja tersebut, yakni terkait program penyelesaian masalah sampah dan transportasi di Kota Bandung.

"Kita akan fokus pada program yang bentuknya adalah perwujudan janji kampanye, sampah dan transportasi, dua hal itu," ujar Farhan saat ditemui di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jumat (6/12/2024) sore.

Farhan mengatakan, berdasarkan masukan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, sampah di Bandung Raya ini akan menjadi prioritas nasional.

"Menteri Lingkungan Hidup dengan sangat spesifik menyebutkan percepatan pembangunan Legok Nangka dan percepatan pengurangan ritase sampah di Bandung Raya ke daerah (TPA) Sarimukti, itu penting sekali," kata Farhan.

Tugas utama yang dibebankan kepala daerah, kata Farhan, yakni edukasi pemilahan sampah di masyarakat, khususnya di rumah tangga. Selain itu edukasi pemilahan pada petugas pengumpul sampah.

"Nah, itu tugas pemerintah kota. Selebihnya kami harus melakukan koordinasi kepada satgas sampah di provinsi dan Kementerian Lingkungan," ucapnya.

Masalah transportasi, kata dia, akan menjadi model selama 100 hari pertama karena sudah ada berbagai macam program yang bisa memberikan solusi untuk dasar penerapan transportasi umum yang lebih efisien.

Terkait transportasi di Kota Bandung yang baik, kata dia, sudah ada Trans Metro Pasundan (TMP). Bus itu berhasil memberikan edukasi kepada awak kendaraan umum, dan juga kepada penumpang.

"Kita saksikan sendiri, seluruh awak pengemudi dari Bus TMP itu tidak boleh berhenti sembarangan. Jadwalnya tetap, penumpangnya masuk dari depan, keluar dari belakang," ujar Farhan.

Menurutnya, itu merupakan sebuah edukasi yang sangat baik dan patut ditiru. Sebagai bagian dari in line, kata dia, ada program bus rapid transit (BRT) yang menjadi program prioritas dari pemerintah provinsi.

"Ternyata, dua janji kampanye kita di 100 hari pertama itu in line dengan program prioritas baik dari provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan bisa segera terwujud dalam bentuk kolaborasi antar pemerintahan," katanya.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengadakan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Pelantikan ini rencananya digelar pada Februari 2025, namun Mahkamah Konstitusi (MK) masih memproses sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, jadwal pelantikan masih akan dibahas bersama Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

"(Jadwal pelantikan) akan dirapatkan dengan Bapak Presiden," kata Bima kepada media, Senin (6/1/2025).

Ia menambahkan, Kemendagri juga akan berkonsultasi dengan MK untuk memastikan jadwal tersebut.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih rencananya akan dilakukan pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Namun, proses perselisihan hasil pemilu di MK yang dijadwalkan selesai paling lambat 13 Maret 2025 dapat memengaruhi jadwal ini.

Proses Sengketa di MK

Tercatat, ada 284 gugatan terkait hasil Pilkada 2024 yang diajukan ke MK. Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Ada daerah yang tidak mengalami gugatan, tetapi banyak juga yang harus melalui proses di MK. Jadi, kita harus menunggu hasil akhirnya untuk menjamin keserentakan pelantikan,” jelas Bima.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan secara serentak.

Namun, dengan adanya proses sengketa, jadwal tersebut kemungkinan akan disesuaikan.

Kemendagri berencana mengatur jadwal baru dalam waktu dekat untuk memastikan pelaksanaan pelantikan berjalan lancar.

Selain menentukan jadwal pelantikan, Kemendagri juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran terkait kemungkinan pelaksanaan Pilkada ulang, terutama di daerah yang menghadapi sengketa. 

Langkah ini penting untuk mengantisipasi jika hasil sengketa memutuskan perlunya pemungutan suara ulang. (TribunNewsmaker | Tribunnews/Falza Fuadina | TribunJabar/Hilman Kamaludin)