8 Bupati dan Wali Kota Terpilih se-Kalimantan Tengah yang Diusung PKB, Fairid Naparin hingga Yamin

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah daftar bupati-wakil bupati hingga wali kota-wakil wali kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menang di Pilkada 2024.

Total ada sebanyak 8 bupati dan wali kota yang diusung PKB di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, calon gubernur-wakil gubernur usungan PKB justru kalah.

Pasangan Willy Midel Yoseph - Habib Ismail Bin Yahya yang diusung PKB kalah dari Agustiar Sabran - Edy Pratowo.

Willy Midel Yoseph - Habib Ismail Bin Yahya mendapatkan 21.49 persen.

Sementara pemenangnya, Agustiar Sabran - Edy Pratowo memperoleh 37.27 persen.

Diketahui, Agustiar Sabran - Edy Pratowo yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Tengah diusung 5 parpol besar diantaranya PKS, PAN, PSI, PKN dan Partai Gerindra.

Agustiar Sabran - Edy Pratowo bakal memimpin Kalimantan Tengah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menjabat hingga 5 tahun mendatang.

Selain itu, berdasarkan data resmi KPU untuk Pilkada 2024, total 8 dari 14 kota/kabupaten yang ada dimenangkan paslon yang diusung PKB bersama koalisi parpol lainnya di Kalimantan Tengah.

Berikut daftar walikota dan bupati terpilih di 8 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah dari PKB pada Pilkada 2024 :

1. Barito Timur

M. Yamin - Adi Mula Nakalelu : 60.69 persen suara.

2. Barito Utara

H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. - Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. : 50.01 % suara.

3. Gunung Mas

Jaya Samaya Monong - Efrensia L.P Umbing : 54.36 % suara.

Baca juga: Daftar Gubernur, Bupati dan Wali Kota Terpilih dari PDIP se-Kalteng, Ada M Yamin & Halikinnor

4. Kota Palangkaraya

Fairid Naparin, S.E. - Ir. H. Achmad Zaini, M.P. : 63.68 % suara.

5. Kotawaringin Timur

H. Halikinnor, S.H., M.M. - Irawati, S.Pd. : 39.06 % suara.

6. Lamandau

Rizky Aditya Putra, S.E., M.M. - Abdul Hamid :  50.99 % suara.

7. Murung Raya

Heriyus, S.E. - Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H. : 50.25 % suara.

8. Pulang Pisau

H. Ahmad Rifa'i, S.Kom - H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., M.A.P : 60.84% suara.

Jadwal Pelantikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan alasan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan pada 6 Februari 2024.

Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ingin ada kepastian terkait jadwal pelantikannya.

Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah.

"Mereka nunggu siapa kepala daerah baru, nanti-nanti berurusan sama siapa, itu penting sekali," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, kata Tito, percepatan pelantikan kepala daerah juga berdampak pada bersatunya masyarakat usai keterbelahan pilihan saat pilkada.

Kemudian, lanjut Tito, berkaitan dengan efektivitas pemerintahan. Sebab APBD sudah ditetok tiap-tiap daerah pada Desember lalu.

"Sebaiknya yang mengeksekusi adalah kepala daerah terpilih, karena dia memiliki janji politik selama lima tahun ke depan. Makin cepat dia dilantik, makin baik," ujar Tito.

"Kemudian yang ketiga juga untuk menghindari potensi moral hazard, kalau saat ini tidak dilantik lama. sekarang ini dijabat banyak oleh PJ juga definitif yang mungkin tidak terpilih definitif yang tidak ikut pemilihan, ada juga yang sebagian definitif yang terus berlanjut menang juga," pungkasnya.

Adapun Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy, saat membacakan kesimpulan rapat.

(TribunNewsmaker | TribunBatam/Arsrica | Tribunnews/Chaerul Umam)