Daftar Kepala Daerah Terpilih di Papua Dilantik 20 Februari 2025, Ada Dominggus Catue & Robby Wilson

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut daftar kepala daerah terpilih di Papua yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Ternasuk Dominggus Catue dan Robby Wilson.

Lantas, siapa saja kepala daerah terpilih se-Papua yang akan dilantik pada 20 Februari 2025?

Dikutip TribunNewmskaer.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

Baca juga: Daftar Kepala Daerah Terpilih di Maluku Utara Dilantik 20 Februari 2025, Ada Sherly Tjoanda & Kasuba

Seperti diketahui, Provinsi Papua Barat menyumbang 8 pasangan kepala daerah yang berpotensi dilantik pada 20 Februari 2025.

Namun sayangnya 2 pasangan kepala daerah terpilih di Papua tak bisa ikuti Pelantikan Kepala Daerah sebab masih Sengketa MK. 

Kepala daerah terpilih di Provinsi Papua yang tak dilantik yakni, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano dan Yermia S Bisai.

Kemudian Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayapura, Yunus Wonda dan Haris Richard.

Pasalnya, sengketa Pilkada 2024 dua kepala daerah tersebut saat ini diterima Mahkamah Konstitusi dalam pembacaan putusan dismissal tangal 4-5 Februari 2025.

Perkara sengketa pilkada Provinsi Papua terdaftar dengan nomor Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, sedangkan Kabupaten Jayapura terdaftar dengan nomor Perkara 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Jayapura.

Sejatinya, Presiden Prabowo Subianto telah berencana melakukan pelantikan serentak seluruh kepala daerah terpilih dari seluruh daerah di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025.

Tanggal tersebut dipilih langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan dan menawarkan beberapa opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah.

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," ujar Tito, Senin (3/2/2025). 

Tito menegaskan bahwa tanggal-tanggal dipertimbangkan dengan memperhitungkan waktu tercepat yang dibutuhkan untuk proses administrasi di KPU daerah, DPRD provinsi, dan Kemendagri, setelah MK membacakan putusan dismissal 4-5 Februari 2025.

Namun, dalam pembacaan putusan dismissal Mahkamah Konstitusi pada 4 Februari 2025, dua sengketa hasil pilkada 2024 di Kepulauan Bangka Belitung masih berlanjut ke tahap pembuktian pada tanggal 17 Februari 2025.

Kemudian MK menjadwalkan pembacaan putusan akhir pada 24 Februari 2025.