Pilkada 2024
Daftar 8 Bupati Wanita Terpilih se-Jawa Tengah yang Siap Dilantik Prabowo pada 20 Februari 2025
Inilah daftar nama-nama bupati wanita terpilih di Provinsi Jawa Tengah yang siap dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025.
Editor: Delta Lidina
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah nama-nama bupati terpilih wanita se-Jawa Ttengah (Jateng) yang bakal dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 mendatang.
Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten yang masing-masing sudah memiliki kepala daerah terpilihnya.
Dari 29 kabupaten, 8 di antaranya bakal dipimpin oleh bupati wanita.
Mereka rencananya bakal dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.
Siapa saja bupati wanita terpilih se-Jawa Tengah tersebut?
1. Bupati Brebes Terpilih
- Paramitha Widya Kusuma
2. Bupati Banjarnegara Terpilih
- Amalia Desiana
3. Bupati Demak Terpilih
- Hj. Eisti'anah
4. Bupati Kebumen Terpilih
- Lilis Nuryani
Baca juga: 10 Wakil Bupati Terpilih se-Jateng yang Lebih Kaya dari Bupatinya, Ada yang Selisih Rp 20 M!
5. Bupati Kendal Terpilih
- Dyah Kartika
6. Bupati Sukoharjo Terpilih
- Etik Suryani

7. Bupati Pekalongan Terpilih
- Fadia Arafiq
8. Bupati Purworejo Terpilih
Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan informasi resmi seputar jadwal pelantikan kepala daerah 2025, atau kapan Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih dilantik.
Mendagri menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memilih tanggal pelantikan kepala daerah terpilih (gubernur, bupati, dan wali kota) dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.
Namun, pemerintah belum dapat memastikan lokasi pelantikan serempak kepala daerah hasil Pilkada 2024.
"Namun masalah tempatnya karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," kata Tito saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Terpenting, kata Tito, pelantikan terhadap seluruh kepala daerah itu akan dilangsungkan di Jakarta yang saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara selagi Keppres Perpindahan Ibu Kota ke IKN belum diteken.

"Yang jelas (pelantikan) harus dalam ibu kota negara DKI Jakarta," sambung dia.
Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan soal dasar pelantikan kepala daerah yang akan digelar serentak tersebut.
Pasalnya pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Januari lalu, pemerintah dengan Komisi II DPR RI sudah menyampaikan keputusan kalau pelantikan kepala daerah dilakukan bergilir mulai 6 Februari 2025 mendatang.
"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP 22 Januari, karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," beber dia.
Kata dia, salah satu dasar pelantikan digelar serentak antara kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dengan yang bersengketa di MK yakni karena keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan agar pelantikan segera dilakukan agar kerja pemerintah sampai ke daerah bisa berjalan.
"Kami melihat bahwa yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit dua Minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi yang dismissal mereka dipercepat. Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat, agar semuanya cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian," tukas dia, seperti dilansir TribunAmbon.com. (TribunNewsmaker/TribunManado/TribunKaltim)
Sumber: Tribun Manado
Rekam Jejak Constant Karma, Cawagub Baru Pasangan Benhur Tomi Mano, Gantikan Yeremias Bisai |
![]() |
---|
Bupati Termuda di Jawa Barat Ini Punya Harta Kekayaan Rp1,4 Miliar di Usia 28 Tahun, Dulu Kerja Apa? |
![]() |
---|
Harta Kekayaan Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Purbalingga yang Tawari Vokalis Sukatani Jadi Guru Lagi |
![]() |
---|
Breaking News! Putusan MK Pilkada Barito Utara, 2 TPS Ini Wajib Pemungutan Suara Ulang |
![]() |
---|
Pilkada Pasaman 2024 Diulang, Anggit Kurniawan Didiskualifikasi MK, Sembunyikan Status Mantan Napi |
![]() |
---|