Visi Misi Ahmad Nausrau Wakilnya Elisa Kambu di Papua Barat Daya, Ingin SDM Berkualitas & Inovatif

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah visi dan misi dari Ahmad Nausrau, wakil gubernur (wagub) terpilih di Provinsi Papua Barat Daya.

Ahmad Nausrau maju di Pilkada 2024 mendampingi Elisa Kambu sebagai gubernurnya.

Pasangan Elisa Kambu-Ahmad Nausrau mendapatkan suara sebanyak 46.8 persen.

Angka ini berjarak jauh dengan posisi kedua yang ditempat oleh pasangan Abdul Faris Umlati-Peter Kasihiw.

Mereka mendapatkan suara sebanyak 25.78 persen, jaraknya cukup jauh dari tiga pasangan lain yang ada di bawahnya.

Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya bakal digelar di Istana Negara, 20 Februari 2025.

Sosok Ahmad Nausrau lahir pada 28 Juni 1982 di Kayu Merah, tinggal di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 

RIWAYAT PENDIDIKAN

Ahmad Nausrau menyelesaikan pendidikan S1 dengan gelar S. Pdi di Institut Agama Islam Al Aqidah Tarbiyah lulus pada tahun 2007.

Ia juga merupakan alumni SMA Henggi Wagom Fakfak lulus pada 2003, MTS Negeri Fakfak    lulus 1999 dan SD YPK Kayu Merah Kaimana     lulus pada 1996.

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua MUI Prov. Papua Barat    peridoe 2021-2024

2. Ketua Yayasan Nueva Kaimana Papua Barat    periode 2016-2024

3. Ketua Dewan Penasehat Icmi Papua Barat    periode 2024-2029.

Namun sebelum itu, perlu diingat apa saja janji Ahmad Nausrau ketika kampanye untuk Provinsi Papua Barat Daya. 

Berikut ini visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya melansir dari laman kpu.go.id :

VISI

Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan

MISI

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis e-government

3. Meningkatkan ekonomi kreatif

4. Mewujudkan pembangunan konektivitas wilayah berbasis pertumbuhan ekonomi

Itulah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu bersumber dari data di KPU.

Baca juga: Visi Misi Elisa Kambu Gubernur Terpilih Papua Barat Daya, Ingin Tata Kelola Berbasis e-Government

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan informasi resmi seputar jadwal pelantikan kepala daerah 2025, atau kapan Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih dilantik.

Mendagri menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memilih tanggal pelantikan kepala daerah terpilih (gubernur, bupati, dan wali kota) dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

Namun, pemerintah belum dapat memastikan lokasi pelantikan serempak kepala daerah hasil Pilkada 2024.

"Namun masalah tempatnya karena jumlahnya banyak, ditambah lagi undangan, pendamping, dan juga ada undangan-undangan lain dan jumlahnya cukup besar sehingga sedang diperhitungkan tempatnya," kata Tito saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Terpenting, kata Tito, pelantikan terhadap seluruh kepala daerah itu akan dilangsungkan di Jakarta yang saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara selagi Keppres Perpindahan Ibu Kota ke IKN belum diteken.

"Yang jelas (pelantikan) harus dalam ibu kota negara DKI Jakarta," sambung dia. 

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan soal dasar pelantikan kepala daerah yang akan digelar serentak tersebut.

Pasalnya pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Januari lalu, pemerintah dengan Komisi II DPR RI sudah menyampaikan keputusan kalau pelantikan kepala daerah dilakukan bergilir mulai 6 Februari 2025 mendatang. 

"Karena itu mohon segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini, mungkin berbeda dengan pada saat kita RDP 22 Januari, karena adanya dinamika ini, bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena ada dinamika percepatan dari MK," beber dia. 

Kata dia, salah satu dasar pelantikan digelar serentak antara kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dengan yang bersengketa di MK yakni karena keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan agar pelantikan segera dilakukan agar kerja pemerintah sampai ke daerah bisa berjalan.

"Kami melihat bahwa yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit dua Minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi yang dismissal mereka dipercepat. Presiden inginnya sebetulnya ingin cepat, agar semuanya cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian," tukas dia, seperti dilansir TribunAmbon.com. (TribunNewsmaker/TribunBatam/TribunKaltim)