Program 100 Hari Khofifah di Jatim, Siapkan 40 Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin, Biaya Rp 40 T

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak langsung tancap gas.

Keduanya telah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu dan juga telah mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang selama 8 hari.

Pulang ke Jatim, Khofifah Indar Parawansa langsung menata kembali wilayahnya itu dengan menerapkan program-program serta visi misinya.

Di bidang pendidikan, Khofifah Indar Parawansa mengajukan penyiapan 40 sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebanyak 40 sekolah tersebut rencananya dibangun secara gotong-royong bersama 38 pemerintah kabupaten/kota dan dua lainnya oleh Pemprov Jatim. 

“Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) agar menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Khofifah, Rabu (5/3/2025).

Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem. 

Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah atau drop out.

Serta, untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu.

Untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan menyiapkan anggarannya.

Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp 100 miliar. 

"Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kabupaten/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp 100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp 4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplier effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut dia. 

Dengan konsep boarding school, diyakini Gubernur Khofifah bisa menyerap tenaga kerja, baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.

Baca juga: Rekam Jejak Khofifah Gubernur Jawa Timur Periode 2025-2030, Karir Politik Dimulai Sejak Usia 20

Baca juga: Khofifah Minta Bupati di Jatim Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat bagi Keluarga Miskin

"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplier effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," kata dia.

Untuk itu, rencananya pada 9 Maret 2025, Gubernur Khofifah akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh bupati/wali kota dan kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.

"Pak Mensos ini karena arahan dari pak presiden, sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.

“Kemudian juga kami berencana mengundang pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi kepala desa ini biar konfirmasi, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” imbuh Khofifah. 

Ajak PKK Jatim Bersinergi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh jajaran PKK Jatim bersama sama menurunkan stunting dan menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ia sampaikan saat pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/3/2025).

Total sebanyak 36 Ketua TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP Posyandu se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sedangkan dua kabupaten yakni Magetan dan Pamekasan masih menunggu pelantikan Kepala Daerah. 

Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor:01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 Kab/Kota dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor:001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kab/ Kota di Provinsi Jatim. 

Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kasus stunting dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus yang harus dikerjakan bersama tahun ini.

Untuk itu, ia mengajak Ketua TP PKK dan Posyandu kab/kota se-Jatim untuk dapat bersinergi bersama menyukseskan tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Jatim tersebut. Menurutnya, sinergitas inilah menjadi kunci mencapai hal tersebut.

"Bagaimana PKK bisa bersinergi dengan program pemkab/pemkot bagaimana menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya juga harus didukung oleh Bupati/Walikotanya. Sehingga kedua program ini bisa sukses di Jatim," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, baik stunting dan MBG sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan sinergi, koordinasi dan keberseiringan antar pihak. Ia berharap baik PKK maupun Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional. Termasuk dengan program Kemenkes seperti cek kesehatan gratis.

Selama ini yang masih menjadi persoalan, ungkap Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Oleh karena itu, ia berharap perlu adanya diskusi bersama terkait hal ini.

"Antar bupati walikota dengan PKK dan pembina posyandu bagaimana bulan timbang berseiring dengan format yang mestinya dijadikan referensi oleh Kemenkes. Maka yang harus dilakukan adalah proses evaluasi dan koreksi bersama," terang Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota ini dilakukan secara serentak karena waktu yang terbatas. Sedangkan masing-masing harus segera memberikan pemenuhan kebutuhan dan memberseiringi percepatan layanan kepada masyarakat.

"Kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang baru saja dilantik, selamat sukses dalam menjalankan amanah baru yang diemban,” kata Khofifah. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengimbau Ketua Tim PKK kota/Kab untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar program PKK disetiap kota/kab wajib berfokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. 

Seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

"Harapan saya, semua upaya bisa kita maksimalkan dan saya optimis kita bisa memperbaiki semua permasalahan itu," pungkas Arumi.

Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jatim dan Bupati/Walikota se Jatim. (TribunNewsmaker/TribunJatim)