Disbudpar Tanggapi Larangan Study Tour Sebagai Masalah, Dedi Mulyadi Soroti Tujuan Tidak Tersusun

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon kini tengah menampung keluhan dari para pelaku usaha tour and travel terkait kebijakan larangan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Kebijakan ini, yang menghapuskan kegiatan Study Tour di sekolah-sekolah, mulai dirasakan dampaknya oleh penyelenggara tour dan travel di daerah tersebut.

Larangan yang diberlakukan Gubernur Jawa Barat ini dirasa sangat merugikan bagi pelaku wisata, khususnya para agen tour and travel di Cirebon. 

Menyikapi kondisi ini, Disbudpar Kota Cirebon memandang perlu untuk membantu para pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bisa dianggap sebagai "musibah" bagi pelaku pariwisata. 

Namun, ia juga melihatnya sebagai kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan potensi wisata lokal yang ada di sekitar Cirebon. 

"Bagi pelaku tour and travel, kebijakan ini seperti tsunami, tapi di balik itu ada banyak peluang yang bisa kita evaluasi," ujar Agus dalam wawancara di kantornya, Selasa (4/3/2025) yang dikutip dari TribunJabar.com.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa larangan kegiatan studi tour juga berdampak pada kunjungan wisata dari luar daerah. 

Bahkan, beberapa agen perjalanan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai membatalkan perjalanan mereka ke Jawa Barat, akibat kebijakan tersebut.

Untuk menghadapi dampak negatif ini, Disbudpar Kota Cirebon berencana untuk memperkuat promosi wisata dengan menggandeng kabupaten dan kota di wilayah Cirebon Raya, yang mencakup Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. 

"Strategi kami adalah memperkuat apa yang kita punya. Ini saat yang tepat untuk menurunkan ego sektoral masing-masing daerah," jelas Agus.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya standardisasi perusahaan tour and travel untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan layanan.

"Saatnya kita melakukan standarisasi di sektor ini. Banyak kecelakaan yang terjadi karena bisnis tour and travel yang tidak tersertifikasi," tuturnya.

Sebagai langkah awal, Disbudpar Kota Cirebon berencana mengadakan forum diskusi dengan asosiasi tour and travel dalam waktu dekat, yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan merumuskan strategi guna menguatkan sektor pariwisata Cirebon.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menegaskan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (7/2/2025), bahwa sekolah dilarang mengadakan kegiatan studi tour yang melibatkan pungutan dari siswa.