Program 100 Hari Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Insentif untuk Guru Ngaji dan Ketua RT/RW

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja.

Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Ade Kuswara Kunang telah menyiapkan sejumlah program unggulan yang diprioritaskan.

Salah satu program utama adalah pemberian insentif bagi guru ngaji kampung di 187 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bekasi hingga kenaikan gaji RT dan RW.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ade dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Kamis (20/02/2025).

“Kita ada program 10 guru ngaji kampung untuk diberikan insentif. Namun, ada juga yang belum bisa masuk dalam anggaran 2025 karena menyesuaikan dengan program yang telah dicanangkan,” kata Ade Kuswara. 

Ade menyampaikan, ia berencana menaikkan gaji RT dan RW se-Kabupaten Bekasi, yang akan direalisasikan pada 2026.

Di samping itu, program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas dalam 100 hari kerja pertama.

Program perbaikan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan drainase turut menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, Bupati Ade meminta dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya keselarasan dalam menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat.

“Saya sebagai Bupati akan melihat dari kinerja dan kefatsunan. Jika ada ide dan gagasan dari Bupati, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat selaras dalam melaksanakannya, karena Bupati adalah wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. 

Wujudkan pemerataan 

Ade mengungkapkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah perangkat daerah Kabupaten Bekasi.

Mulai dari para camat, kepala bagian umum, para kepala dinas hingga pj sekretaris daerah dan pj bupati bekasi.

Semua itu dilakukannnya bersama Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja guna diskusi dan konsolidasi program kerjanya saat memimpin Kabupaten Bekasi nanti.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bedah Rumah Warga Miskin & Bursa Kerja

"Karena memang APBD 2025 sudah diparipurnakan, jadi kami sedikit-sedikit anggaran yang tidak mengganggu program lain, kami masukan ke program kami. Nanti maksimalnya program mami di 2026 untuk APBD 2026," kata Ade.

Ade menjelaskan, ada sejumlah program prioritas dibawah kepemimpinannya.

Yakni, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sarana dan pra sarana di Kabupaten Bekasi.

Ia juga menginginkan pembangunan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

"Kabupaten Bekasi mau dibawa pembangunannya semua mantap, pembangunan semua merata, mau dari utara, timur, barat dan selatan itu rata semua," jelasnya. 

Masa Transisi Darurat Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menetapkan status Transisi Darurat Bencana ke pemulihan selama 14 hari, mulai 19 Maret hingga 1 April 2025.

Sebelumnya Pemkab menetapkan status Tanggap Darurat Bencana usai dilanda bencana pada 3 Maret 2025 lalu.

Keputusan ini diambil untuk memastikan pemulihan pasca-bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung yang melanda sejumlah wilayah.

"Iya hasil rapat evaluasi kami tetapkan menjadi status masa transisi darurat bencana mulai hari ini 19 Maret hingga 1 April 2025," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Rabu (19/3/2025).

Menurut Ade Kuswara Kunang, perubahan status ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa banjir telah surut di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, menyisakan satu desa terdampak, yaitu Huripjaya di Kecamatan Babelan.

Sebagai langkah pemulihan jangka panjang, Pemkab Bekasi akan melakukan normalisasi sungai dan kali, serta menerbitkan surat edaran ke tingkat desa yang menginstruksikan sosialisasi penertiban bangunan liar dan pemeliharaan lingkungan.

"Instruksi ini akan diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di kecamatan dan desa agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan," ucapnya. 

"Saat ini, kita tengah fokus pada rehabilitasi sungai sebagai bagian dari strategi jangka panjang penanggulangan banjir," imbuhnya.

Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi menambahkan bahwa dalam masa transisi ini, pemerintah masih akan melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Pemkab Bekasi juga akan melanjutkan bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk pemeriksaan kesehatan dan distribusi logistik untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar, sekitar Rp10 miliar telah digunakan untuk penanganan bencana selama status Tanggap Darurat.

"Penggunaan dana ini diawasi secara ketat agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan," tegas Dedy.

Ia juga menyebutkan bahwa jika diperlukan, masa transisi darurat dapat diperpanjang setiap 14 hari, tergantung pada kondisi di lapangan dan kebutuhan pemulihan lebih lanjut.

Dengan ditetapkannya status Transisi Darurat ke Pemulihan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus menangani dampak bencana secara menyeluruh, baik dalam aspek penanggulangan jangka pendek maupun strategi pemulihan jangka panjang. 

Selain memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang, seperti normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah hingga tingkat desa.

"Pemantauan kondisi akan terus dilakukan, dan jika diperlukan, masa transisi ini dapat diperpanjang guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan," tandasnya. (TribunNewsmaker/WartaKota)