Program 100 Hari Kerja Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Transparansi Harga Kuliner Malioboro

Skema tersebut dilangsungkan melalui penyeragaman daftar menu, yang dilengkapi dengan harga, nomor warung, hingga kontak pengaduan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan bahwa pemerintah tidak ingin insiden nuthuk atau penerapan harga di luar batas kewajaran kembali terjadi di Malioboro.

Terutama, pada momem libur panjang lebaran mendatang, saat pemudik dan wisatawan berbondong-bondong datang ke Kota Pelajar.

"Ketika ada yang merasa kurang puas dilayani, maka dia bisa mengadu ke nomor yang sudah tertera. Ini kita pasang sebagai quick win, percepatan 100 hari pertama," katanya, Selasa (25/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia pun memasang langsung daftar menu di beberapa warung kuliner yang berlokasi di Jalan Perwakilan dan Jalan Dagen.

Hasto berujar, secara keseluruhan, terdapat 80 pelaku usaha di sirip-sirip Malioboro yang disasar kebijakan melalui Dinas Pariwisata (Dispar) tersebut.

"Sampai hari ini sudah terpasang 59, sudah hampir tercapai. Tujuannya jelas, karena momen lebaran, potensi orang berkunjung ke Yogya besar sekali," terangnya. 

"Potensi pergerakan ke Yogya hampir 10 juta. Biasanya kalau pergerakan mudik 10 juta, itu hampir pasti ingin ke Malioboro, ke sirip-siripnya," tambah Wali Kota.

Oleh sebab itu, ia berpesan, supaya para pedagang bisa memanfaatkan momentum tersebut sebaik mungkin, tanpa melakukan hal-hal yang merugikan wisatawan.

Menurutnya, jika pelaku usaha berperilaku aji mumpung dan melebih-lebihkan harga, pelancong pun bakal kapok singgah ke Malioboro lagi.

"Rezeki kita dari tamu, semakin banyak tamu kalau kita layani dengan baik, maka insyaalah rezeki akan bertambah. Pedagang tidak usah ngoyo, mengejar keuntungan setinggi-tingginya," cetusnya.

Meski demikian, Hasto menyampaikan, Pemkot Yogyakarta tidak akan serta-merta menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang kedapatan nuthuk.

Menurutnya, upaya persuasif melalui pembinaan bakal ditempuh, dengan harapan pedagang sadar bahwa perilakunya itu bisa mencoreng citra pariwisata Yogyakarta.

"Contoh, ketika nanti ada harga yang tidak sesuai, kemudian pembelinya protes, maka pembeli kita minta menghubungi nomor WA yang ada. Kami akan segera meluncur untuk melakukan pembinaan," ujarnya.

"Tidak kita biarkan juga, pasti kita tegur. Pemerintah akan hadir. Tapi, kalau berkali-kali kita tegur masih tetap seperti itu, baru kita berpikir tentang sanksi," pungkas Hasto. (TribunNewsmaker/TribunJogja)