Kurikulum Sekolah Rakyat Beda dengan Sekolah Biasa, Siswa Bisa Masuk Tanpa Mengikuti Tahun Ajaran

Kurikulum Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah biasa, para siswa bisa masuk kapanpun tanpa mengikuti tahun ajaran

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kurikulum Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah biasa, pakai sistem multi entry multi exit.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dan akan dimulai pada bulan Juli 2025.

Persiapan terus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai target.
Menurut informasi dari laman resmi kemensos.go.id, proses penerimaan peserta didik akan dimulai lebih awal, yaitu pada April 2025.

Pada waktu yang sama, rekrutmen tenaga pendidik juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru di berbagai wilayah.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa Sekolah Rakyat siap menyambut siswa baru dengan tenaga pengajar yang kompeten sejak hari pertama pembelajaran.

Baca juga: Rekrutmen Guru, Peserta Didik, & Kurikulum Sekolah Rakyat, Perekrutan Pengajar Diambil dari PPG

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka.

"Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus," ujar M Nuh.

Baca juga: Rekrutmen Guru, Peserta Didik, & Kurikulum Sekolah Rakyat, Perekrutan Pengajar Diambil dari PPG

Lebih lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kemendikdasmen kini juga tengah mematangkan proses rekrutmen tersebut.

Dalam proses pematangan itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ektrem sebagai pedoman.

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dikutip dari keteranga tertulisnya di laman kemensos.go.id, Kamis (10/4/2025).

Nantinya, dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat)," kata Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti.

Ia juga menambahkan bahwa guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi.

"Yang pertama ia harus fulltime, harus disitu, dan harus disampaikan diawal," katanya.

Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran.

Kemudian terkait Kepala Sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya.

Bisa disatu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.

"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata dia.

Baca juga: Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat, Dibuka April 2025 untuk Lulusan PPG yang Belum Ada Penempatan

Kurikulum Sekolah Rakyat

Abdul Mu'ti mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," kata Abdul.

Setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing.

"Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun, bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," kata Abdul.

Proses Rekrutmen Peserta Didik Sekolah Rakyat

Sementara itu, untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 DTSEN.

Jika mereka yang masuk Desil 1 dan 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah.

Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah

Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan.

Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital masa kini.

(Tribunnewsmaker.com/Tribunnews.com/Latifah)