Program 100 Hari Kerja Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Optimalkan Semua Transaksi Pakai QRIS

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Kota Pasuruan berkomitmen dalam mendukung digitalisasi transaksi pemerintahan.

Hal ini dibuktikan lewat Pemkot Pasuruan yang berhasil mencapai predikat sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) Digital dengan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 98,8 persen.

Implementasi ETPD di Kota Pasuruan mencakup elektronifikasi sembilan jenis pajak daerah yang sudah 100 persen berbasis digital

Ada 11 jenis retribusi daerah yang juga telah terintegrasi secara elektronik, serta transaksi belanja daerah yang sepenuhnya menggunakan kanal pembayaran digital. 

Beberapa metode pembayaran digital yang diterapkan meliputi QRIS, ATM, SMS banking, hingga platform E-Commerce.

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo meminta pengoptimalan QRIS dalam berbagai transaksi. Menurutnya, QRIS sebagai metode pembayaran yang lebih luas termasuk kemungkinan diterapkan dalam sistem pembayaran parkir. 
Saat ini, Pemkot sedang mencari role model dari kota lain yang berhasil mengimplementasikan QRIS pada sektor itu.

“Kami ingin memastikan QRIS dapat diterapkan dengan optimal di berbagai sektor, termasuk parkir, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain. Namun, ada kendala yang perlu diatasi, seperti edukasi dan akses masyarakat terhadap QRIS,” katanya, Jumat (3/1/2025).

Meski capaian elektronifikasi di Kota Pasuruan terbilang tinggi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pembayaran pajak menggunakan perangkat EDC (Electronic Data Capture) dan UE Reader hingga kini belum terealisasi. 

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Siapkan Rp 10 M Bangun Command Center

Sementara itu, untuk retribusi telah digunakan pada retribusi pada sektor pelayanan kesehatan dan pelayanan Pasar Karangketug.

Selain itu, kanal pembayaran digital melalui QRIS belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena adanya batas minimum transaksi. Kendala ini menjadi perhatian pemerintah untuk mencari solusi yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pembayaran digital.

"Perlu kita sosialisasikan terhadap masyarakat terkait penggunaan QRIS ini," ujar Mas Adi.

Dengan capaian Indeks ETPD yang tinggi, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperluas cakupan kanal pembayaran digital dan mendorong edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kemudahan transaksi digital.