Syaratkan Penerima Bansos Dimandulkan Dulu, Dedi Mulyadi Dikecam MUI: Gak Usah Daftar Bansos!

Namun, janji insentif ini justru memicu kekhawatiran publik akan terjadinya pemaksaan terselubung yang melanggar hak asasi manusia.

Kritik Akademisi: Tidak Etis dan Berpotensi Langgar HAM
Kebijakan ini juga menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi.

Ia menilai wacana tersebut tidak etis dan berpotensi melanggar prinsip HAM.

“Tidak ada etika kebijakan. Boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia,” ujar Yogi, Rabu (30/4/2025), kepada TribunJabar.id.

Yogi juga menyoroti bahaya prosedural dari vasektomi dan ketiadaan perlindungan atau jaminan bagi pria yang menjalani prosedur tersebut.

“Kalau nanti terjadi kesalahan, hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya,” jelasnya.

Ia mendesak agar Dedi Mulyadi meninjau ulang wacana tersebut dan berkonsultasi dengan kalangan medis dan etika kebijakan publik.

“Etika itu harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

Yogi menambahkan bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat belum menjadi ancaman serius, dan masih ada alternatif kontrasepsi lain yang lebih bisa diterima.

(Tribun Newsmaker/ Warta Kota )