Program 100 Hari Kerja Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Atasi Penyelundupan Timah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Hidayat Arsani dan Hellyana telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Hidayat Arsani tengah berusaha untuk mencegah penyelundupan timah dari Bangka Belitung.

Hidayat Arsani memerlukan dukungan seluruh pihak termasuk aparat kepolisian.

Tak hanya dukungan aparat hukum, Hidayat Arsani juga mengatakan untuk melakukan pencegahan penyelundupan timah juga membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Kita fair kita juga perlu pasukan khusus, kita juga perlu anggaran. Bagaimana mau menangkap penyelundupan kalau tidak punya pasukan, seperti kapal dan anggaran kita dikit sekali. Tapi tetap komitmen untuk tuntas diselesaikan, tapi semuanya perlu proses," ujar Hidayat Arsani, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Bangka Belitung, guna mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

"Kita kerja sama untuk menuntaskan semua masalah di Bangka Belitung, tidak ada yang kuat tanpa ada kerjasama. Semua permalasahan di Bangka Belitung, kita pikirkan bersama. Yang bengkok kita luruskan, tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berkomitmen mengembangkan sektor pertambangan, dengan memberantas penyelundupan timah.

Hal ini pun diungkapkan guna mendongkrak perekonomian Provinsi Bangka Belitung, yang diketahui sektor pertambangan menjadi salah satu pondasi perekonomian.

Baca juga: Perjalanan Karier Hidayat Arsani Gubernur Bangka Belitung 2025, Dijuluki Presiden Tambak Udang

"Penyelundupan di Bangka Belitung, akan saya bersihkan karena ini merugikan negara dan rakyat. Hal ini harus dituntaskan, karena ini juga termasuk Instruksi Presiden," ujar Hidayat Arsani.

Hidayat Arsani juga memastikan pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Polda Bangka Belitung dalam menertibkan pertambangan di negeri Serumpun Sebalai.

"Tambang ilegal memang benang kusut sekarang kita akan benahi, nanti akan mendapatkan izin dari Kementerian ESDM akan diatur dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga menyinggung terkait kasus korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.