Program 100 Hari Kerja Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Atasi Penyelundupan Timah

"Ada permasalahan Rp 300 triliun ini akan saya tuntaskan dan sudah ada di pengadilan, kita akan tunggu keputusan pengadilan sampai final," ungkapnya.

Pastikan Tingkatkan Sektor Pendidikan dan Ekonomi

Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani memastikan akan memfokuskan kebijakan dan program, terhadap peningkatan sektor pendidikan dan ekonomi, Rabu (7/5/2025).

Hal ini pun diungkapkannya usai ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung untuk menggelar aksi demonstrasi.

"Saya baru 12 hari dan saya kampanye ada tiga hal yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Masa 12 hari langsung melejit, sabar. Harus ada persetujuan dewan dan anggaran karena kita bukan swasta, ada aturannya," ujar Hidayat Arsani.

Lebih lanjut pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pusat seperti dorongan pengesahan RUU perampasan aset.

"Kita tidak ada wewenangnya, tapi tetap akan kita sampaikan. Untuk dunia pendidikan, kita akan rehab pendidikan," jelasnya.

Selain itu terkait kesejahteraan buruh, Hidayat Arsani juga akan menaruh perhatian di sektor tersebut guna menjaga perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.

"UMR kita, juga sudah nomor empat tertinggi di Indonesia," katanya.

Sementara itu kedepannya, Hidayat Arsani berharap mahasiswa dapat mengundang dirinya untuk dapat berdialog terbuka di universitas.

"Kita tanggapi positif saja semuanya, walaupun saya capek tapi inilah fungsi Gubernur. Saya harap kedepan saya saja yang kesana (Universitas), kasian mahasiswa jauh-jauh kesini," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung mendatangi kantor Gubernur, guna menyuarakan sejumlah isu nasional dan daerah untuk segera dituntaskan.

Wakil Presiden Mahasiswa UBB Azzah mengatakan aspirasi kali ini, untuk isu nasional terkait tuntutan merevisi Undang Undang Cipta Kerja.

"Pasal 59 tentang temaga kerja kontrak karena dapat mengkhawatirkan dapat memberlebar ruang, bagi pekerja kontrak untuk diperlakukan tidak adil. Hapuskan Sytem Outsoucrsing karena mempersulit jaminan kerja tetap atau kenaikan pangkat dan gaji, serta upah minimum lebih rendah dari pada pekerja tetap," ujar Azzah.

Selain itu para mahasiswa juga mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, aktif menyuarakan terkait pengesahan sejumlah rancangan undang-undang.