Sosok & Profil Adhel Setiawan, Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi, Sebut Program Militer Langgar HAM

Namanya pernah mencuat di berbagai media beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah perkara penting.

Tak hanya aktif di bidang hukum, Adhel juga sempat menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Baca juga: Sosok & Profil Dicky Chandra Wawalkot Tasikmalaya, Disindir Dedi Mulyadi, Istrinya Ngadu: Bandel Pak

Kata Menteri HAM

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sempat mengunjungi kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (8/5/2025) sore.

Dedi Mulyadi berdiskusi dengan Menteri HAM Natalius Pigai tentang program pendidikan militer bagi siswa nakal.

"Kami Kementerian Hak Asasi Manusia, memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernur dengan gagasan-gagasan yang visioner," ujar Pigai setelah pertemuannya dengan Dedi Mulyadi di Kantor Kemenham, Kuningan, Jaksel, Kamis, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews.

Menurut Pigai, program Dedi Mulyadi sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta memiliki mental, karakter, dan kompetensi yang baik.

"Oleh karena itulah, kami menyambut positif dan kami dapat banyak informasi tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan," tutur Pigai.

Dedi Mulyadi Tantang Komnas HAM

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pendidikan militer gagasannya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," sambung pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," jelas KDM.