Sosok & Profil Marsda TNI Eko Dono Indarto, Sebut Pemerintah akan Bina Preman yang Ingin Tobat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi persoalan premanisme.

Ia menyampaikan bahwa para pelaku premanisme yang berniat untuk bertobat dan memperbaiki diri akan diberi ruang pembinaan oleh pemerintah.

Inisiatif ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan dalam memberantas premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat.

Selain itu, tujuan lebih besarnya adalah menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

Baca juga: Sosok & Profil Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya, Eks Wagub DKI Meninggal, Cerdik Lawan Penjajah

“Sesuai arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah harus hadir untuk dapat mengarahkan, agar mereka bisa dibina dan diberdayakan secara positif,” ujar Eko.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur pada Senin (12/05/2025), sebagaimana dikutip dari situs resmi polkam.go.id.

Dalam kunjungannya, Eko yang menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi di Kemenko Polhukam, juga menyoroti fenomena preman yang menyusup ke dalam organisasi masyarakat (ormas) demi meminta jatah atau pungutan.

“Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun polisi telah banyak menerima laporan dari masyarakat, proses hukum kerap mengalami hambatan.

“Minimnya barang bukti, sehingga sulitnya mendapatkan saksi yang berani memberikan keterangan, serta modus pelaku yang kerap berubah dan bersifat intimidatif,” terang Eko.

Menghadapi tantangan tersebut, Eko menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendeteksi dini serta mencegah munculnya konflik sosial akibat premanisme.

“Tadi juga disampaikan bahwa koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial,” tambahnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan intelijen lapangan dan perlindungan terhadap saksi sebagai langkah konkret untuk memperkuat proses pembuktian hukum.

“Pemanfaatan intelijen lapangan dan pelibatan saksi melalui skema perlindungan dapat dikuatkan, guna mendukung pembuktian hukum, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman,” papar Eko.

Terakhir, ia memastikan bahwa Kemenko Polhukam akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap upaya pemberantasan premanisme di berbagai wilayah.