Sosok & Profil Luhut Binsar, Sebut Pihak yang Ingin Makzulkan Gibran Kampungan, Punya 2 Jabatan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Usulan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menarik perhatian Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut dengan tegas menyebut pihak yang meminta Gibran dimakzulkan sebagai "kampungan".

Menurutnya, kondisi dunia yang tengah menghadapi tantangan besar saat ini seharusnya dihadapi dengan kebersamaan, bukan dengan perpecahan.

Oleh karena itu, Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk urusan Digitalisasi dan Teknologi mengimbau masyarakat untuk bersinergi dan mendukung pemerintahan dengan penuh kekompakan.

Baca juga: Sosok & Profil Jose Mujica, Dijuluki Presiden Termiskin di Dunia, Hidup Sederhana di Peternakan

"Ah, itu apa sih? Kita itu harus kompak. Begitu saja sekarang. Keadaan dunia sekarang ini begini, ribut-ribut seperti itu kan kampungan," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

"Fokus kita harus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," lanjutnya.

Mengenal Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Digitalisasi dan Teknologi, telah dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memegang dua posisi penting sekaligus.

Luhut dilantik oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 sebagai Ketua DEN.

Tak lama setelah itu, pada 22 Oktober 2024, ia kembali dipercaya untuk menduduki jabatan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Digitalisasi dan Teknologi.

Lahir di Simargala, Huta Namora Silaen, Toba Samosir pada 28 September 1947, Luhut adalah anak pertama dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan dikaruniai empat anak: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut adalah seorang pensiunan Jenderal TNI yang berasal dari Kopassus.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Luhut memulai karirnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI pada 2014-2015, kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015-2016.

Di bawah pemerintahan Jokowi, ia juga memegang posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode 2016-2019 dan 2019-2024.

Luhut juga pernah dipercayakan dengan berbagai posisi penting lainnya, seperti menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada 2018, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2020, serta Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional pada 2021.

Karirnya yang gemilang juga terlihat dari perannya sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali.

Pada 2022, Luhut kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Di dunia militer, Luhut banyak menghabiskan waktu di Kopassandha TNI AD, di mana ia dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor), satuan pasukan khusus anti-terorisme yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Pengalamannya yang luas dalam berbagai medan tempur dan jabatan penting lainnya menjadikan Luhut sebagai sosok yang sangat dihormati, baik di dunia militer maupun pemerintahan.

Baca juga: Sosok & Profil Abraham Samad, Heran jadi Saksi & Dikaitkan Polemik Ijazah Jokowi, Mantan Ketua KPK

Komentar Luhut soal Isu Pemakzulan Gibran : Ribut-ribut Begitu Kampungan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Purnawirawan TNI, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan terkait usulan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken delapan tuntutan yang salah satunya adalah mendesak pemakzulan Gibran.

Luhut menilai, pihak yang meributkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang-orang kampungan.

Menurutnya, semua pihak harusnya kompak menghadapi keadaan dunia yang kini tidak mudah.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut meminta masyarakat bersinergi mendukung pemerintahan.

"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menanggapi isu seputar kabar Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto terkait mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

"Enggak ada, saya tahu itu," tepis Luhut.

Lebih jauh, ia juga membantah bahwa mutasi tersebut bermuatan politis dan berkaitan dengan sikap Try Sutrisno yang disebut-sebut mendukung pemakzulan Gibran.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok," ujarnya.

Prabowo Bakal Temui Forum Purnawirawan TNI

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dudung menyebut Prabowo tidak masalah dengan usulan Purnawirawan TNI.

"Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang Presiden menjawab seperti itu," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (Forum Purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung.

Namun, Dudung mengatakan belum ada jadwal pasti pertemuan antara Prabowo dengan Purnawirawan TNI yang ingin pencopotan Gibran.

Meski begitu, Dudung memastikan Prabowo akan segera bertemu dengan mereka.

Lebih lanjut, menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi.

Mereka hanya mengatasnamakan nama Purnawirawan TNI padahal tidak semua purnawirawan setuju.

"Seakan-akan mewakili Purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu," katanya.

Dudung mengingatkan bahwa sebenarnya ada Forum Purnawirawan yang resmi.

"Tentunya forum itu kan forum purnawirawan yang ada seperti Pepabri, PPAD, segala macam itu yang resmi kan. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa juga seperti itu," terang Dudung.

Diketahui, sebelumnya sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel Purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI.

Hal itu diketahui dari dokumen surat yang beredar luas di media sosial.

Salah satu dari 8 poin itu yang kontroversial adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

(TribunNewsmaker/BangkaPos)