3 Gubernur di Pulau Jawa Enggan Ikuti Dedi Mulyadi soal Barak Militer, Pilih Kembalikan ke Orang Tua

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Program pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, rupanya tidak mendapat dukungan dari para gubernur lain di Pulau Jawa.

Setidaknya, tiga pemimpin daerah menyatakan tidak tertarik mengadopsi pendekatan serupa.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebagai informasi, Dedi Mulyadi diketahui tengah menjalankan program pembinaan untuk siswa bermasalah dengan mengirim mereka ke dua lokasi militer: Markas Kodim 06/10 Sumedang dan Mabes TNI Resimen Armed di Purwakarta.

Tujuannya adalah agar para siswa yang dianggap melanggar aturan dapat didisiplinkan melalui pelatihan militer.

Namun, pendekatan ini menuai respons beragam dari para kepala daerah lainnya di Pulau Jawa.

Baca juga: Sosok & Profil 3 Anak Dedi Mulyadi, Maula Akbar jadi Anggota DPRD, Sang Putra Ada yang jadi Dalang

Pramono Anung: Jakarta Punya Jalannya Sendiri

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan penolakannya terhadap program ala Dedi Mulyadi tersebut.

Meski begitu, ia memilih tidak memberikan penjelasan panjang lebar soal alasannya. Pramono hanya menegaskan bahwa Jakarta memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani kenakalan siswa.

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ujarnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menambahkan bahwa hingga awal Mei 2025, belum ada arahan resmi dari gubernur terkait kebijakan penanganan siswa bermasalah.

“Itu menjadi bagian dari evaluasi kita bagaimana nanti kita menentukan arah kebijakan lebih lanjut. Tentu kami juga setiap kebijakan apapun nanti kami laporkan kepada pemimpin dulu,” kata Sarjoko, Senin (6/5/2025).

Ahmad Luthfi: Ada Aturan Hukum yang Bisa Ditempuh

Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Ahmad Luthfi, juga enggan mengikuti jejak Jawa Barat.

Ia menilai, penanganan siswa yang bermasalah sebaiknya dilakukan sesuai jalur hukum yang berlaku.