Program 100 Hari Kerja Wali Kota Jambi Maulana, Bakal Tegas Tertibkan Parkir Liar

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi juga meningkatkan pengawasan terhadap praktik perparkiran liar. 

Kepala Dishub Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pengawasan di sejumlah titik rawan, seperti Jalan H. Agus Salim, Jalan H. Adam Malik, Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Jend. Sudirman.

“Kami sudah menurunkan 10 personel untuk memantau dan mendata juru parkir liar. Hasilnya, ditemukan 19 jukir liar dan 11 jukir resmi yang diberi pembinaan,” ungkap Saleh, Minggu malam (4/5/2025).

Dishub juga membuka kanal aduan masyarakat untuk melaporkan juru parkir liar, termasuk melalui Instagram resmi dan layanan pengaduan Pemkot Jambi.

"Beberapa hari ke depan kami akan turun lagi dengan tim terpadu bersama TNI dan kepolisian untuk penertiban serius," tambahnya.

PR bagi Dishub Jambi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti pengelolaan parkir di Kota Jambi yang dinilai masih semrawut dan meresahkan masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menegaskan pentingnya peran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi dalam menata layanan transportasi publik agar tertib dan sesuai dengan regulasi.

Menurut Saiful, banyak badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas justru disalahgunakan menjadi area parkir liar.

“Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tapi juga merampas hak masyarakat untuk menikmati fasilitas publik yang aman dan nyaman,” ujar Saiful, Kamis (1/5/2025).

Ia menekankan bahwa pemanfaatan badan jalan untuk parkir liar merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi ruang publik yang harus segera ditertibkan.

Selain menimbulkan kemacetan, praktik parkir ilegal tersebut juga membuka celah terjadinya pungutan liar (pungli) dan berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Uang retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah justru bisa dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini bentuk maladministrasi,” tegasnya.

Ombudsman pun mendesak Dishub Kota Jambi dan seluruh instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan sistem perparkiran secara menyeluruh. Saiful juga menekankan pentingnya pengelolaan parkir yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan.

“Kami dorong masyarakat untuk tidak diam. Jika menemukan pelanggaran atau pungli, segera lapor ke instansi berwenang atau langsung ke Ombudsman,” ujarnya.

Dengan pembenahan dan pengawasan yang lebih baik, Saiful berharap Kota Jambi bisa menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.  (TribunNewsmaker/TribunJambi)