Program 100 Hari Kerja Wali Kota Mataram NTB Mohan Roliskana, Siapkan Program Mataram Kota Wirausaha

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mohan Roliskana dan Mujiburrahman.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana dan Mujiburrahman langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Mohan Roliskana dan Mujiburrahman telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Program yang diprioritaskan oleh Mohan-Mujib adalah program Mataram Kota Wirausaha.

Wakil Wali Kota Mataram, Mujiburrahman mengatakan, program Mataram kota wirausaha ini nantinya akan menjadi prioritas selama 100 hari kerja.

“Mataram kota wirausaha ini juga sudah akan dilaksanakan dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah rapat,” ucap Mujib saat ditemui setelah menggelar rapat perdana pasca pelantikan, Senin (24/2/2025).

Mujib menilai, program tersebut sangat cocok melihat warga kota saat ini sedang bergairah membuka usaha baru.

“Sedang disusun (program Mataram Kota wirausaha) secara detail aksinya. Tapi gambaran singkatnya nanti di 325 lingkungan di Kota Mataram kita akan cetak tiga orang saja jadi wirausahawan,” katanya.

Dia juga optimis program ini akan berjalan, terlebih jika mengacu pada daya beli masyarakat Kota yang terbilang cukup tinggi.

Diterangakan Mujib, skema yang akan dijalankan ke depan akan diperbanyak dengan kolaborasi bersama dengan pihak ketiga,seperti bekerjasama dengan perbankan untuk modal usaha masyarakat.

“Tugas kita sekarang bagaimana terus mendukung, dan memotivasi masyarakat kita yang mau berwirausaha ini. Ke depan bisa kita fasilitasi (modalnya) lewat perbangkan yang jelas kita hadir mendampingi,” tutupnya.

Pembangunan Kantor Baru Wali Kota Mataram

Pembangunan kantor baru wali kota Mataram di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela mulai dibangun. 

Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana pada Rabu (30/04/2025). 

Prosesi ini menandai langkah awal pembangunan pusat administrasi pemerintahan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menjelaskan, pembangunan ini sebagai respons terhadap gedung lama yang telah digunakan sejak 1995.

Berdasarkan hasil asesmen dan studi kelayakan, gedung saat ini mengalami kerusakan struktural signifikan di beberapa titik akibat gempa bumi tahun 2018. 

Baca juga: Hanya 20 Menit dari Klaten, Ada Wisata dengan Relief Memukau, Saksi Bisu Kejayaan Kerajaan Mataram

Kerusakan tersebut memperkuat urgensi pembangunan gedung baru yang lebih aman dan fungsional.

“Gedung lama telah menemani aktivitas pemerintahan kita hampir 30 tahun. Namun, pascagempa 2018, struktur utama gedung dinyatakan tidak lagi layak digunakan. Kita membutuhkan infrastruktur baru yang dapat menopang dinamika pelayanan publik,” jelasnya.

Selain faktor keamanan, Wali Kota juga menyoroti persoalan keterbatasan ruang kerja yang tak sebanding dengan pertumbuhan jumlah aparatur sipil negara (ASN). 

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan ruangan dengan kebutuhan, namun kapasitas gedung lama tetap tidak mencukupi.

“Kita sudah berupaya menata ruangan seefisien mungkin. Tapi realitasnya, jumlah pegawai yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang yang memadai,” ujarnya.

Gedung baru ini dirancang dengan konsep arsitektur modern yang mengutamakan integrasi antar unit kerja dan efisiensi pelayanan. 

Pemerintah Kota Mataram menargetkan, ke depan seluruh gedung pemerintahan memiliki konektivitas fisik dan fungsi yang saling terhubung untuk mendukung birokrasi yang lebih responsif.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan, desain gedung baru Wali Kota menganut prinsip keberlanjutan. 

“Kami mengusulkan kepada Bapak Wali Kota agar bangunan ini tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan,” kata Lale.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sekitar 75-80 persen material yang digunakan merupakan komponen dalam negeri, sebagai wujud komitmen terhadap penggunaan produk lokal.

“Gedung ini sendiri, direncanakan, untuk tahap pertama pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu tujuh bulan sejak penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, yang dijadwalkan pada 6 Mei 2025,” katanya saat memberikan sambutan.

Lale menambahkan total anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung tahap pertama sebesar Rp60 miliar. (TribunNewsmaker/TribunLombok)