Program 100 Hari Kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Prioritas Pembangunan Jalan di Mahakam Ulu

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Seno Aji.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Seno Aji langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Rudy Mas'ud dan Seno Aji telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Rudy Mas'ud menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Mahakam Ulu (Mahulu), daerah yang disebutnya sebagai wilayah paling terpencil di Kaltim. 

Dalam kunjungannya ke Mahulu, ia menyoroti kondisi akses jalan yang sulit dan menjadi kendala utama dalam mendukung pembangunan serta keamanan di wilayah perbatasan.

Ia mengungkapkan bahwa Mahakam Ulu menuju Kutai Barat memakan waktu hingga 12 jam meski jaraknya hanya sekitar 100-120 km. 

“Kami berangkat jam empat sore sampai jam 4 subuh. Ini menunjukkan betapa infrastruktur jalan harus menjadi skala prioritas,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp400 miliar melalui APBD perubahan untuk mempercepat pembangunan jalan di Mahakam Ulu.

Pembangunan infrastruktur jalan ini juga dinilai strategis untuk mendukung konektivitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia. 

Ia menyampaikan bahwa akses jalan yang memadai akan memudahkan distribusi logistik, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista) untuk keamanan perbatasan. 

“Kami punya tekad besar, paling lambat dua tahun ke depan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Longapari harus terkoneksi dengan Malaysia,” tegasnya.

Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas untuk TNI dan Polri di Mahakam Ulu. 

Baca juga: Sosok & Profil Rudy Masud Gubernur Kaltim yang Dilantik Prabowo, Bertahun-tahun Jadi Komisaris PT

“Saya miris melihat TNI dan Polri yang setelah pensiun kesulitan memiliki rumah. Kami siap mendukung pembangunan rumah prajurit,” katanya, seraya menegaskan sinergi dengan Forkopimda untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur juga meminta dukungan DPRD Provinsi Kaltim agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur ketimbang pengadaan barang dan jasa.

“Pokir DPRD jangan hanya untuk pengadaan, tapi fokus ke infrastruktur. Kita punya anggaran pokir di atas Rp1 triliun, ini peluang besar untuk kolaborasi,” ungkapnya.