Sosok & Profil Budi Gunadi, Menkes Dinilai Turunkan Kualitas Dokter, Didesak Dicopot dari Jabatannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya, tengah ramai diperbincangkan.

Sorotan tajam datang dari kalangan akademisi, terutama para guru besar ilmu kedokteran dari berbagai universitas ternama di Indonesia, para dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia, hingga Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Iluni FK UI).

Kekecewaan ini berakar dari sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan yang dianggap berpotensi menurunkan mutu pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kritik dari Dunia Akademik

Isu ini mulai mencuat ketika para guru besar dan dekan dari fakultas kedokteran di berbagai universitas seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Airlangga, serta Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari prinsip dasar pendidikan kedokteran.

Baca juga: Sosok & Profil Heri Suryana alias Jaro Midun, Kades di Sukabumi Jaminkan STNK, Bayar Perawatan Warga

Di Universitas Indonesia sendiri, lebih dari 100 guru besar dari Fakultas Kedokteran menyatakan keprihatinan terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Mereka menyoroti perubahan dalam tata kelola kolegium, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, serta restrukturisasi hubungan institusi pendidikan dengan rumah sakit pendidikan utama.

Siti Setiati, perwakilan dari Guru Besar FK UI, menegaskan bahwa sejumlah regulasi baru pemerintah berpotensi merusak kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis.

"Kini kami prihatin karena kebijakan kesehatan nasional saat ini menjauh dari semangat kolaboratif tersebut," ujar Siti dalam pernyataannya di Gedung FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, alih-alih memperkuat kualitas pendidikan dan layanan, kebijakan-kebijakan tersebut justru membawa risiko penurunan standar pendidikan kedokteran.

Ia menekankan bahwa proses pendidikan dokter adalah perjalanan panjang dan kompleks yang memerlukan integrasi antara pelayanan, pengajaran, dan penelitian di rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar global.

Guru besar FK UI juga menilai bahwa independensi kolegium kini terancam, terutama sejak perubahan tata kelola kolegium yang kini berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Maklumat Padjadjaran dan Seruan Evaluasi

Dukungan terhadap desakan evaluasi Menkes juga datang dari Universitas Padjadjaran.

Para guru besar FK Unpad secara terbuka menyampaikan "Maklumat Padjadjaran" sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan kesehatan nasional saat ini.

Maklumat ini dibacakan langsung di lobi Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unpad, Kota Bandung, pada Senin (19/5/2025), dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Mereka meminta agar Presiden segera mengevaluasi Menkes Budi Gunadi dan mengembalikan arah kebijakan kesehatan nasional ke jalur yang menekankan etika, profesionalisme, serta kolaborasi antara institusi.

Yudi Mulyana Hidayat, Dekan FK Unpad, menyebut bahwa kebijakan yang sedang dikembangkan Kementerian Kesehatan tidak hanya mengganggu tata kelola pendidikan kedokteran, tapi juga membahayakan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan otonomi keilmuan.

Respons Istana

Menanggapi situasi ini, pihak Istana menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap berbagai aspirasi publik, termasuk desakan dari komunitas medis dan akademik.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah akan menampung dan mempertimbangkan setiap masukan yang muncul sebagai bagian dari proses evaluasi internal terhadap kinerja para menterinya.

“Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita, tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran. Teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan, pasti memberikan masukan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus memantau pemberitaan dan keluhan yang beredar di media terkait isu ini, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah ke depan.

Baca juga: Sosok & Profil Nadiem Makarim, Eks Mendikbud Segera Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Laptop

Kekayaan Budi Gunadi Sadikin

Budi Gunadi Sadikin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Budi Gunadi memiliki kekayaan mencapai Rp200.537.426.176 (Rp200 miliar). 

Kekayaan itu terbagi ke sejumlah aset, mulai dari enam aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp103.000.000.000.

Aset tanah dan bangunan milik alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu tersebar di berbagai wilayah, yakni Bandung, Jakarta Selatan, dan Bekasi.

Budi Gunadi juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin yang terdiri dari empat mobil dengan nilai Rp1.466.400.000.

Selanjutnya, ia mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp3.918.687.181, surat berharga senilai Rp73.940.686.759, serta kas dan setara kas sebanyak Rp18.743.395.606.

Adapun Budi Gunadi Sadikin tercatat mempunyai hutang senilai Rp531.743.370.

Profil Budi Gunadi Sadikin

Dilansir TribunnewsWiki.com, Budi Gunadi Sadikin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 1964.

Ia memperoleh gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988.

Budi juga meraih gelar pendidikan ekonominya dari Washington University, Amerika Serikat.

Selain itu, dirinya juga mengantongi sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (CHC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004.

Sementara itu, dikutip dari laman kemkes.go.id, Budi Gunadi Sadikin memulai kariernya pada tahun 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang. 

Selanjutnya, Budi bergabung dengan PT Bank Bali Tbk. hingga tahun 1999. 

Berikutnya, ia menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia. 

Budi juga sempat bekerja di PT Bank Danamon Tbk. dan Adira Quantum Multi Finance.

Lalu, menjabat sebagai Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri pada tahun 2006.

Setelah merampungkan tugasnya di Bank Mandiri, Budi menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2016-2017.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (Persero) sejak September 2017-November 2019.

Budi lantas menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN (2019-2020) dan pada tanggal 23 Desember 2020 dirinya dilantik sebagai Menteri Kesehatan.

Kini pada Senin, 21 Oktober 2024, Budi Gunadi kembali dilantik sebagai Menkes di Kabinet Merah Putih

(TribunNewsmaker/BangkaPos)