Sosok
Sosok & Profil Ubaid Matraji, Kornas JPPI Menang Gugatan MK Soal SD-SMP Gratis, Dulu Sorot UKT Mahal
Sosok Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menangkan gugatan ke MK soal SD-SMP gratis.
Editor: Febriana
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kabar bahagia datang dari dunia pendidikan Tanah Air.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memerintahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
Keputusan tersebut terwujud buntut gugatan terhadap pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Gugatan itu dilayangkan oleh Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Seperti apa sosok Abdullah Ubaid Matraji?
Mengenal sosok Abdullah Ubaid Matraji, yang berhasil memenangkan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Dalam salinan keputusan MK, sosok yang menggugat adalah Abdullah Ubaid Matraji dan anggotanya.
Abdullah Ubaid Matraji saat ini menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Ia juga bekerja sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
Melalui Google Scholar, ia sudah menerbitkan puluhan jurnal.
Selama ini, Abdullah Ubaid Matraji aktif mengkritik kebijakan pemerintah dan instansi yang tak berpihak kepada masyarakat.
Abdullah Ubaid Matraji pernah menyayangkan pernyataan Kemendikbudristek yang menyebut bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal karena pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan tersier.
Pendidikan, kata Ubaid, seharusnya dikembalikan ke public good sebab menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh warga negara yang harus dipenuhi.
Baca juga: Sosok & Profil Suhartoyo, Ketua MK Beri Kabar Gembira, Kabulkan Pemohonan Gratiskan Biaya SD-SMP
4 Langkah Konkret dari JPPI
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), putusan MK ini adalah kemenangan monumental bagi hak asasi manusia atas pendidikan dan penegasan bahwa negara wajib hadir memastikan pendidikan dasar yang berkualitas, inklusif, dan bebas biaya bagi semua anak bangsa, tanpa memandang sekolah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) atau masyarakat (swasta).
