Jadwal Pencairan BSU 2025 Tahap II, Akses sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id Dapatkan Dana Rp 600 Ribu

Bahkan kata dia, proses transfer ke rekening dari bank himbara pun membutuhkan waktu.

"Kita push, jadi tadi ada proses dari kami, ini kita kemudian ini kita terus berproses," ujar Yassierli.

Selain itu, Yassierli bilang bahwa penyaluran BSU tahun 2025 dilakukan melalui Bank Himbara meliputi Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Bank Mandiri dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

"Kami juga mengantisipasi bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening Himbara akan disalurkan melalui PT POS Indonesia. Ini sama dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya," terang Yassierli. 

Adapun persyaratan penerima BSU adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan status keaktifan sampai dengan April 2025.

Kemudian, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota atau upah minimum provinsi, bagi kabupaten atau kota yang tidak menetapkannya. 

Persyaratan yang terakhir diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan atau PKH, pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan dikutip dari Tribun Bisnis

"Dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia," tegas Yassierli.

3 Alasan BSU Belum Masuk Rekening

Pemerintah sudah mencairkan Bantuan Subdisi Upah (BSU) hari ini, Selasa (24/6/2025).

BSU langsung ditransfer ke rekening Himbara masing-masing pekerja.

Bila Tribunners belum mendapati saldu BSU masuk ke rekening bisa jadi BSU tersebut terhambat masuk karena 

Demi kelancaran dan ketepatan pencairan, penting memastikan bahwa data pekerja, terutama nomor rekening sudah akurat dan cocok dengan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Ada tiga penyebab Utama pencairan dana BSU 2025 terhambat, kata Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaa.

1, Nama Tidak Sesuai