Program Kerja Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Luncurkan 'PADUKA' untuk Pelayanan Masyarakat

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kholilurrahman dan Sukriyanto.

Pasangan Kholilurrahman dan Sukriyanto telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka dilantik baru pada Rabu (19/3/2025) karena harus menghadapi gugatan sengketa Pilkada Pamekasan di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.

Di awal masa kepemerintahannya, Kholilurrahman meluncurkan program pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan (PADUKA) di Kecamatan Waru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan, Saudi Rahman menjelaskan, Paduka merupakan penerbitan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan. 

Meliputi, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, dan akta kematian.

"Jadi, masyarakat pantura tidak perlu datang ke kabupaten untuk keperluan administrasi kependudukan, cukup di Kecamatan Waru sudah bisa. Yaitu Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean, serta Kecamatan Waru sendiri," kata Saudi Rahman, Rabu (18/6/2025).

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman menyampaikan, program paduka merupakan inovasi dalam 100 hari kerja yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat perihal layanan administrasi kependudukan. 

Melalui program inovasi itu, tambah dia, masyarakat dapat melakukan efesiensi transportasi, biaya konsumsi, dan tenaga. 

Sebab, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke instansinya.

Baca juga: Sepak Terjang Kholilurrahman Bupati Pamekasan 2025, Dulu Jadi Dosen di Perguruan Tinggi Islam

"Paduka ini meringankan beban masyarakat Rp 100.000 jika harus mengurus ke Kabupaten. Maka sekarang sudah bisa di Kecamatan Waru. Masyarakat silakan datang sendiri tanpa calo, mudah dan gratis," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga memiliki janji politik bersama wakil bupati untuk berkantor di Pantura seminggu sekali. 

Janji ini akan diwujudkan setelah program 100 hari tuntas.

"Banyak keluhan yang sampai ke kami tentang kondisi infrastruktur di wilayah Pantura. Perlahan akan kami benahi sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah," janjinya.

Penertiban PKL