Program Kerja Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Tak Semua Sekolah Swasta Dapat Bantuan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan dan Erwin.

PasanganMuhammad Farhan dan Erwin telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Di bidang pendidikan, Pemkot Bandung sudah mulai merancang skema untuk mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan SD SMP negeri dan swasta gratis.

Seperti diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam putusan perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski belum ada petunjuk teknis (Juklak Juknis) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pihaknya berharap bisa diterapkan pada tahun ini.

"Mudah-mudahan di tahun anggaran yang sekarang, walaupun belum full, tapi bisa kita cicil. Kebutuhan anggarannya lumayan sampai Rp 27 miliar," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (30/6/2025).

Farhan mengatakan, kajian yang sudah dilakukan yakni kemungkinan akan memberikan subsidi biaya operasional kepada sekolah swasta kategori C dan D atau kategori penerima BOS dan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

"Ada dua, nanti yang C itu berarti lokasinya ada di dalam Kota Bandung, sedangkan yang D itu lokasinya ada di blank spot. Bank spot itu adalah di kelurahan dan kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri itu akan kita bantu," kata Farhan.

Baca juga: 100 Hari Kerja Farhan Wali Kota Bandung yang Dilantik Prabowo, Dinilai Minor Hanya Banyak Seremoni

Hanya saja, pihaknya belum merinci jumlah sekolah dan terkait besaran bantuan subsidi yang akan diberikan bagi sekolah swasta kategori C dan D tersebut.

"Cuma bentuknya besarannya seperti apa, bantuannya bentuknya seperti apa, kita lagi hitung ulang supaya bisa mendapatkan persetujuan dan ketentuan hukum yang pas lah gitu," ucapnya.

Saat ini pihaknya juga akan mendata sekolah swasta yang akan menerapkan pendidikan gratis tersebut, sedangkan untuk sekolah kategori A dan B dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan operasional.

"Belum (jumlah sekolah), itu mesti didata tapi kategori C dan D. Nanti dibantu operasionalnya, tapi enggak banyak juga jadi 30 persen di cover oleh BOS, nah kita kemungkinan  masuk ke mekanisme BOS yang 30 persen lagi," kata Farhan.

Usulan 500 Peserta Didik Sekolah Rakyat

Muhammad Farhan, sudah mengusulkan ratusan peserta didik sekolah rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Padahal lahan di Bandung belum tersedia.

Sekolah rakyat ini khusus bagi calon peserta didik yang masuk kriteria keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Farhan mengatakan, pihaknya sudah menandatangani jumlah peserta sekolah rakyat dari Kota Bandung dengan total sekitar 500 orang untuk semua jenjang.

"Saya masih menunggu update dari Kementerian Sosial. Tapi kami sudah menyetujui daftar peserta sekolah rakyat, peserta sudah saya tanda tangan," ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (23/6/2025).

Lokasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Bandung belum bisa dipastikan karena pihak dari Kementerian Sosial belum memberikan konfirmasi lebih lanjut ke Pemkot Bandung.

"Mungkin di Pajajaran, saya belum tahu. Belum ada tempatnya. Mungkin ada, tapi mereka (Kementerian Sosial) belum konfirmasi," kata Farhan.

Untuk merealisasikan program sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA, setiap pemda harus menyediakan lahan 5 hektare. Tetapi Pemkot Bandung hanya sanggup menyiapkan dua hektare.

Terkait ketersedian lahan di kawasan Gedebage seluas dua hektare untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut, Farhan pun belum bisa memastikan.

"Siapa yang ngusulin (lahan di Gedebage)? Belum tahu saya, belum ada suratnya," ucapnya.

Sebagai solusi, pembangunan sekolah rakyat di Kota Bandung ini rencananya akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat dan pembangunannya akan dilakukan semua oleh Kementerian Sosial. (TribunNewsmaker/TribunJabar)