Program Kerja Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, 100 Hari Kerja Dikritik Kurang Menyentuh Kebutuhan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Ayep Zaki dan Bobby Maulana.

Pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Namun, di 100 hari masa kerjanya itu, Ayep Zaki–Bobby Maulana mendapat kritikan dari mahasiswa.

Ayep-Bobby dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas serta kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Pada 100 hari pertama seharusnya menjadi tonggak penting untuk menunjukkan komitmen nyata dari pemimpin baru. 

Namun sejauh ini, mereka menilai belum memperlihatkan langkah signifikan dalam pelayanan publik, tata kelola kota, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

Bidang Departemen Kebijakan KAMMI Sukabumi, Adi Rizki, mengatakan, pihaknya mencermati bahwa pemerintahan Ayep–Bobby masih berkutat dalam rutinitas administratif tanpa terobosan.

Satu di antara kebijakan yang menuai kritik keras adalah program pengadaan penerangan jalan umum (PJU) yang dianggap tidak memiliki urgensi tinggi dibandingkan persoalan lain seperti infrastruktur jalan lingkungan, pengelolaan sampah, atau ruang publik yang representatif dan ramah warga.

"Program PJU ini bukan hanya rawan dipersepsikan sebagai bentuk pemborosan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran," kata Adi, Sabtu (31/5/2025).

Dia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasarkan logika birokrasi yang top-down. Mereka menolak jika Kota Sukabumi dijadikan ajang proyek uji coba yang minim partisipasi publik.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Insentif Guru Naik dan Gaji untuk Marbot Masjid

"Kami belum melihat arah jelas kemana kota ini akan dibawa. Bahkan, pelarangan penggunaan Lapangan Merdeka pun menjadi contoh buruk minimnya ruang publik yang inklusif," kata Adi.

Dalam pernyataannya, dia menegaskan, kritik ini bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga demokrasi lokal tetap hidup. 

Dia mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog yang autentik dengan elemen masyarakat sipil, termasuk kalangan mahasiswa.

"Sudah saatnya pemerintah menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar jabatan administratif. Harus dijalankan dengan hati nurani, logika keadilan, dan tanggung jawab publik," tutup Adi.