Program Kerja Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, 100 Hari Kerja Dikritik Kurang Menyentuh Kebutuhan

"Pemerintah yang telah dipilih rakyat harus menjalankan amanahnya dengan serius. Kami tidak akan diam. Kami siap mengawal dan mengawasi seluruh proses kebijakan agar tidak melenceng dari janji awal," tutup Fajri.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya, Aris Gunawan Syah, memberikan evaluasi kritis. Termasuk menyoroti masalah mendalam di tubuh birokrasi Kota Sukabumi.

"Kami melihat bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam kondisi darurat korupsi. Banyak kerugian negara yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada terobosan signifikan dari pemerintahan baru," ujarnya. 

GMNI menilai bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government diperlukan langkah tegas dalam reformasi birokrasi, terutama pada dinas atau entitas yang selama ini terindikasi merugikan keuangan negara.

"Kami mendorong agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan audit menyeluruh dan reformasi terhadap struktur birokrasi yang selama ini bermasalah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi," lanjut Aris.

GMNI juga mengingatkan kembali janji politik Zaki–Bobby terkait pemberantasan korupsi. Dalam kampanye lalu, mereka sempat menanggapi kritik GMNI dengan pantun yang menjanjikan komitmen terhadap integritas dan penegakan hukum.

"Kini saatnya kita menguji apakah komitmen itu nyata atau hanya sebatas retorika. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji," kata Aris.

Selain soal birokrasi, GMNI juga menyoroti gaya kepemimpinan Ayep Zaki dan Bobby Maulana yang dinilai cenderung menjurus pada otokrasi.

GMNI menilai belum terlihat adanya prinsip demokrasi deliberatif—yakni proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis musyawarah.

"Selama 100 hari ini, yang kami amati adalah kecenderungan pada pola kepemimpinan yang sentralistik, minim partisipasi publik, dan tertutup terhadap kritik. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal," tambah Aris.

DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Zaki–Bobby.

Aris menegaskan bahwa evaluasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan pada masyarakat.

"Kami akan tetap berdiri di garda depan sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas kebijakan publik. Demi Sukabumi yang lebih adil, bersih, dan demokratis," tutup Aris. (TribunNewsmaker/TribunJabar)