2 Mekanisme Utama Penyaluran BSU 600 Ribu, 8,3 juta Pekerja Sudah Menerima, Simak Kriterianya

Berikut ini 2 mekanisme utama penyaluran BSU 600 ribu, sekitar 8,3 juta orang pekerja sudah menerima, simak kriteria dan syaratnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025 kepada jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

Total bantuan sebesar Rp 600.000 per orang ini telah diterima oleh sekitar 8,3 juta pekerja dari berbagai sektor.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan penyaluran BSU tersebut saat menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).

Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.

Berikut ini dua mekanisme utama dalam penyaluran bantuan  Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025 tersebut.

Baca juga: Dana BSU 600 Ribu Bisa Ditarik Kembali dari Rekening Jika Pekerja Dinilai Tidak Layak, Ini Syaratnya

“Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang,” ujar Yassierli di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

Yassierli menjelaskan, penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui bank BUMN (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Ia menyebutkan, penyaluran dana BSU melalui kantor masih memerlukan waktu sekitar satu minggu.

Pasalnya, proses distribusi membutuhkan verifikasi berlapis agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Yang belum itu sebagian besar (disalurkan) dari (mekanisme) PT Pos, dan ini memang membutuhkan waktu. Lalu sebagian kecil itu kita salurkan melalui bank Himbara karena masih ada hasil verifikasi dan validasi data yang sepertinya kami harus cek ulang-ulang,” jelas Yassierli.

Baca juga: Kendala BSU 600 Ribu, Ada Ketidaksesuaian Informasi Antara BPJSTK & Pospay, Lakukan Langkah Ini

Yassierli menambahkan, pemerintah melakukan validasi data secara ketat, mulai dari pengecekan nomor rekening, data dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga konfirmasi ke pihak bank.

“Jadi walaupun sudah ada data, kita harus cek nomor rekeningnya, cek (validasi) dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kita konfirmasi ke bank, dari bank kita cek lagi nomor rekeningnya, oke, kita buat surat perintah pembayaran, dan seterusnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Yassierli menanggapi isu soal bantuan yang disalahgunakan untuk praktik judi online (judol), menyusul adanya kekhawatiran atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ia menegaskan bahwa BSU dirancang untuk membantu daya beli pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan.