3 Kebijakan Dedi Mulyadi Picu Kontroversi, Banyak Penolakan, Larang Study Tour hingga Barak Militer

Atnike menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam edukasi pelajar hanya dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan pendidikan karier, bukan sebagai bentuk pelatihan ala militer.

Tak hanya itu, seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi, bernama Adhel Setiawan, bahkan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri pada Kamis (5/6/2025).

Adhel menilai program barak militer pelajar melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Di Pasal 76 itu kan melarang anak-anak dilibatkan dengan urusan yang berbau militer. Baik langsung maupun tidak langsung," kata Adhel kepada Kompas.com, Sabtu (7/6/2025).

Ia juga menyebut telah lebih dulu melaporkan kebijakan tersebut ke Komnas HAM dan mengklaim memiliki legal standing sebagai orang tua siswa yang bersekolah di Jawa Barat.

Jam Malam Pelajar

Dedi Mulyadi memberlakukan aturan jam malam bagi pelajar mulai 1 Juni 2025 lewat Surat Edaran Nomor 51/PA.03/DISDIK.

Aturan ini membatasi aktivitas pelajar di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00 WIB dengan bagi kegiatan pendidikan, keagamaan, atau alasan ekonomi mendesak yang didampingi orang tua.

Pelaksanaan aturan ini akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan pengurus lingkungan.

“Jika ditemukan pelajar yang melanggar aturan, sanksinya bukan hukuman fisik, tapi pemanggilan oleh guru BK di sekolah masing-masing,” ujar Dedi Mulyadi dalam acara di Universitas Indonesia (UI), Selasa (27/5/2025). 

KDM berujar, tujuan kebijakan ini adalah membentuk generasi Panca Waluya, sehat, kuat, cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. 

“Kami harap masyarakat ikut mendukung dan mengawasi bersama. Ini untuk masa depan generasi kita,” tuturnya.

Namun, kebijakan ini tak luput dari kritik, salah satunya yang disampaikan oleh Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, Dwi Soebawanto.

Menurutnya, pembatasan jam malam tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk aktivitas remaja.

Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menyediakan sarana olahraga, ruang kesenian, dan pusat budaya hingga tingkat kelurahan atau desa.