Sosok Mufti Anam Anggota DPR Ungkap Wacana Pemerintah Pungut Pajak Amplop Kondangan, Eks Direktur PT

Sosok Mufti Anam Anggota DPR Ungkap Wacana Pemerintah Pungut Pajak Amplop Kondangan, Eks Direktur PT

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak terhadap uang yang diterima dalam bentuk “amplop kondangan” pada acara resepsi pernikahan, sebuah wacana yang langsung mengundang perhatian publik.

Wacana kontroversial ini pertama kali diungkap oleh Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyatakan dirinya mendengar kabar mengenai rencana tersebut.

Dalam pernyataannya, Mufti Anam mengaku mendapatkan informasi bahwa pemerintah sedang menggagas upaya pemajakan terhadap sumbangan pernikahan, atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai amplop kondangan.

Ia menilai bahwa bila wacana tersebut benar-benar akan dijalankan, maka hal itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dan bahkan tragis dari sudut pandang sosial dan ekonomi.

Isu mengenai pajak amplop kondangan ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Dalam forum tersebut, Mufti Anam awalnya melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengalihkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke lembaga bernama Danantara.

Ia menilai bahwa pengalihan dividen tersebut secara langsung mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional.

Akibat berkurangnya penerimaan negara dari dividen BUMN, Mufti menduga bahwa Kementerian Keuangan kini tengah mencari alternatif pemasukan baru untuk menutup kekurangan anggaran atau defisit fiskal.

Baca juga: 30 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Mufti Anam Sebut Ironi: Rakyat Masih Sulit Cari Pekerjaan

Salah satu langkah yang dinilai tengah dipertimbangkan oleh pemerintah adalah dengan memperluas cakupan kebijakan pajak, termasuk pada hal-hal yang sebelumnya tidak dikenakan pajak seperti amplop kondangan.

Namun, menurut Mufti Anam, penerapan pajak semacam itu justru akan semakin memberatkan masyarakat dan menimbulkan keresahan, karena menyentuh ranah tradisi sosial yang selama ini bersifat sukarela dan nonkomersial.

“Padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukan, nah Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal defisit. Yang kemudian lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin,” ujar Mufti dalam rapat.

Mufti lantas menyoroti berbagai jenis penghasilan masyarakat yang kini dikenakan pajak, mulai dari pelaku usaha atau pedagang daring hingga influencer.

“Bagaimana Pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka, para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekarang dipajaki,” ucap Mufti.

Tak hanya itu, politikus PDI-P itu mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat kabar jika pemerintah berencana memajaki uang pemberian dalam resepsi pernikahan.

“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit,” jelas Mufti.

Menurut Mufti, kebijakan pajak yang muncul belakangan ini membuat banyak pelaku UMKM dan anak-anak muda yang berjualan secara daring menjadi ragu untuk melanjutkan usahanya.

“UMKM juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang berjualan di toko-toko online mulai menghitung ulang, Pak."

"Maka ini adalah bagian dari dampaknya, apa sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara,” ungkapnya.

Mufti pun mempertanyakan jaminan bahwa Danantara bisa mengelola dana negara secara lebih baik dibanding langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan.

“Pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang lebih baik dibanding dikelola Kementerian Keuangan, daripada dikelola negara?” pungkasnya.

Baca juga: Profil & Sosok Rijanto Bupati Blitar yang Wacanakan Gelar Lomba Sound Horeg di Wilayahnya

DJP Membantah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun lewat transfer digital.

Penegasan ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, merespons kabar yang menimbulkan keresahan di masyarakat. 

"Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli, Rabu (23/7/2025). 

Menurut dia, sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. 

Namun, tidak semua kondisi langsung dikenakan pajak. 

"Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," tegas Rosmauli. 

Ia juga menjelaskan sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu setiap wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 

"DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan, dan tidak memiliki rencana untuk itu," kata dia lagi. 

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyebut pemerintah berencana mengenakan pajak atas amplop kondangan. 

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, Rabu (23/7). 

"Bahwa kami mendengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini kan tragis," kata Mufti. 

Mufti membenarkan pernyataan tersebut dan menyebut mendengar langsung rencana itu. Namun ia berharap rencana tersebut tidak dilanjutkan. 

"Saya mendengar bisik-bisik wacana itu, semoga gak jadi ya," ujar Mufti.  

Sosok Mufti Anam

Dikutip Bangkapos.com dari Wikipedia, Mufti Aimah Nurul Anam atau dikenal sebagai Gus Mufti Anam lahir pada 24 Desember 1987.

Ia adalah Anggota DPR RI di Komisi VI bidang Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mufti Anam adalah adik dari mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Mufti Anam menghabiskan masa kecilnya di desa Karangdoro, Tegalsari.

Lulus dari bangku Sekolah Dasar, Anam menjalani ‘perantauan’ pertamanya dengan melanjutkan belajar sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Darus Sholah, Jember.

Selepas SMP, Anam kembali ke kampung halamannya bersekolah di SMAN 1 Genteng, Banyuwangi.

Sambil nyantri di K.H. Agoes Ali Masyhuri Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Mufti Anam melanjutkan pendidikannya dengan menempuh kuliah Pendidikan Dokter di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya sejak 2007 hingga meraih gelar dokter pada tahun 2012.

Mufti Anam juga dikenal sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur periode 2018–2021.

Pendidikan

• SDN Karangdoro. Tahun: 1994 - 2000
• SMP Darus Sholah, Jember. Tahun: 2000 - 2003
• SMAN 1 Genteng, Banyuwangi. Tahun: 2003 - 2006
• Univ Wijaya Kusuma . Tahun: 2007 - 2015
• American Academy Of Aesthetic medicine . Tahun: 2017 - 2017
• Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran. Tahun: 2019 - 2022
• Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran. Tahun: 2022 - -

Pengalaman Kerja

• Diskuupi PT Diskuupi kreasi Indonesia , Sebagai: Direktur . Tahun: 2019 -
• Maxine Aeshetic Clinic PT. maxine abdi medika , Sebagai: Direktur . Tahun: 2017 -

Organisasi

• Himpunan Pengusaha Muda Indonesia , Sebagai: Ketua BPD HIPMI Jawa Timur . Tahun: 2018 - 2021
• Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama , Sebagai: Dewan Ahli Isnu Jawa Timur . Tahun: 2018 - 2023
• Real estate Indonesia , Sebagai: Wakil Bendahara Rei Jatim . Tahun: 2017 - 2020
• Asprov pssi Jawa Timur , Sebagai: Komite Medis . Tahun: 2017 - 2022
• Kamar Dagang dan Industri Jatim , Sebagai: Wkkt Eks-Impor . Tahun: 2014 - 2019
• Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama - Wakil Sekjen PP Ipnu. Tahun: 2009 - 2012

(Bangkapos.com/Kompas.com/TribunSumsel.com)