Gaji & Tunjangan Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka Pemerasan Sertifikasi K3, Masih Kurang Duit?

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa gaji pokok seorang menteri negara adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, khusus mengenai gaji wakil menteri, pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 yang mengatur hak keuangan serta fasilitas lainnya bagi pejabat wakil menteri.

Namun, menariknya, dalam Permenkeu tersebut tidak disebutkan secara eksplisit berapa besaran gaji pokok wakil menteri, sehingga seringkali yang menjadi acuan adalah besaran tunjangannya.

Selain gaji pokok, seorang menteri negara juga berhak menerima tunjangan jabatan.

Tunjangan jabatan untuk seorang menteri telah diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, di mana jumlahnya ditetapkan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Adapun wakil menteri, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, memperoleh tunjangan jabatan sebesar 85 persen dari tunjangan menteri negara.

Dengan perhitungan tersebut, seorang wakil menteri berhak menerima tunjangan jabatan sekitar Rp11.566.800 per bulan.

Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, wakil menteri juga memperoleh berbagai fasilitas tambahan dari negara, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, hingga jaminan kesehatan.

Tak hanya itu, mereka juga mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 yang dibayarkan setiap tahunnya.

Baca juga: Peran Wamenaker Immanuel Tersangka Pemerasan Sertifikasi K3, Minta Jatah, Diduga Terima Rp3 Miliar

Dalam kondisi tertentu, apabila rumah jabatan belum bisa disediakan oleh kementerian terkait, maka wakil menteri berhak mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan dengan nilai fantastis, yakni Rp35 juta per bulan.

Dengan begitu, total penghasilan seorang wakil menteri tidak hanya berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi juga dari berbagai fasilitas lain yang nilainya sangat signifikan.

Jika dihitung secara sederhana, seorang menteri negara bisa membawa pulang penghasilan minimal Rp18.648.000 per bulan dari gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Sementara itu, seorang wakil menteri, seperti Noel, memperoleh penghasilan sekurang-kurangnya Rp11.566.800 per bulan hanya dari tunjangan jabatan, belum termasuk berbagai tunjangan tambahan lainnya.

Besaran angka tersebut semakin memperjelas mengapa posisi wakil menteri termasuk jabatan yang bergengsi sekaligus penuh sorotan, karena tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga diiringi hak keuangan yang relatif besar.

Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK, seluruh besaran gaji dan tunjangan yang dulu pernah ia ungkapkan kembali menjadi bahan pembicaraan publik yang tak bisa dihindari.

Kasus ini pun memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam jabatan publik, mengingat pendapatan yang diperoleh seorang pejabat negara berasal dari uang rakyat.

(TribunNewsmaker.com/ Listusista)