6 Menteri Dianggap Tak Layak Dipertahankan Versi Faisal Basri, Enggartiasto hingga Luhut Binsar

Editor: Desi Kris
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Faisal Basri

Faisal juga mengungkapkan 'dosa' Rini Soemarno lainnya yaitu memanfaatkan BUMN untuk tujuan tidak produktif.

Proses pergantian yang begitu cepat di direksi BUMN oleh Rini Soemarno juga disinggung Faisal Basri.

"Ya walaupun bukan salah sepenuhnya dia, tapi dalam proses rekrutmen, kan itu sering sekali pergantian."

"Dan terbukti yang dia gantikan adalah sebagian masuk penjara. Terlalu cepat, tidak loyal."

"Misalnya Dwi Soetjipto, sudah bagus menangani Pertamina, diganti oleh Nicke (Widyawati, red) yang ada sangkut pautnya dengan kasus di PLN waktu dia di PLN," kata dia.

3. Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan sambutan dalam acara peresmian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, Minggu (11/8/2019). (Sie Komsos Santa Clara)

Faisal Basri juga menyebut, nama Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM wajib diganti karena dinilai arogan.

"Arogan, tidak mau mendengar dari stakeholders, kemudian tiba-tiba mengganti aturan dari cost recovery menjadi gross split di sektor migas tanpa kajian," kata Faisal.

Masih menurut Faisal, ada kesalahan di antara kedua sosok yang membuat negara dirugikan dengan perubahan Blok Masela dari offshore ke onshore.

"Itu tambahan investasinya billion US Dolar, yang akhirnya negara harus menanggung karena cost recovery. Seluruh tambahan ongkosnya, negara yang bayar," ujar Faisal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar usai membuka penawaran lelang reguler empat blok Migas Konvensional Tahap III tahun 2019 di Ruang Damar, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2019). (Tribunnews.com/ Ria Anatasia)

Saat disinggung mengenai sosok Arcandra Tahar yang cukup mumpuni di bidangnya, Faisal buru-buru menyangkal.

"Siapa bilang? Dia orang yang bagus, hebat punya beberapa hak paten, tapi untuk engineering, bukan di dunia migas secara keseluruhan," katanya.

Faisal juga mengungkapkan informasi dari KPK, terkait langkah Ignasius Jonan yang memperpanjang izin batubara yang sudah kedaluwarsa.

Jonan baru mencabut setelah disurati KPK karena ada unsur pidana.

4. Airlangga Hartarto

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Dok Kemenperin)
Halaman
1234