Tidak hanya William Aditya Sarana, mantan staf Ahok dari fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga membongkar anggaran janggal terutama soal pasir Rp 52 Miliar untuk alat peraga keperluan Sekolah.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sejumlah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kini tengah menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, sejumlah anggaran janggal dibongkar oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya.

William Aditya lah yang pertama membuat anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta menjadi viral.

Anggaran yang paling viral adalah Lem Aibon Rp 82,8 Miliar.

Kini, daftar anggaran Pemprov DKI Jakarta tersebut menyedot perhatian publik.

Terkuak lagi anggaran yang dirasa janggal lainnya.

Kali ini bukan William Aditya, melainkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah.

Irma Mahdiah menemukan sejumlah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

• William Aditya Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatiran & Tak Paham Soal Anggaran, Beri Ultimatum Ini

Sejumlah anggaran janggal ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.

Ima Mahdiah diketahui merupakan anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan.

Ima mengatakan, pekan lalu, ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.

"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

"Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," sambungnya.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK.

"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah.

Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu?" tanyanya.

"Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" lanjutnya.

Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.

"Jadi pasir itu adanya di koloman aja di penyediaan BOP SMPN terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen terus ada lagi di BOP SMK teknologi pengadaan pasir ini nih," tuturnya.

"Terus ada lagi di wajib belajar 12 tahun, enggak tau apa yang digunakan dari pasir," tutur dia.

Sejumlah Dana Tak Wajar

Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar menjadi sorotan publik dan jadi tranding di media sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama membuat anggaran tersebut menjadi viral.

Menurut Pemprov DKI Jakarta dana anggaran tersebut masih dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Hal tersebut belum bisa dibilang menjadi APBD DKI Jakarta tahun 2020.

• Kritik Anies Baswedan Soal Anggaran, William Aditya Dilaporkan ke BK DPRD, Banjir Karangan Bunga!

Meski demikian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta adanya transparansi proses pembuatan KUA PPAS hingga menjadi APBD 2020.

Adanya transparansi, tidak akan menimbulkan kecelongannya rakyat untuk mengawasi uang rakyat.

Dirangkum TribunJakarta.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 membuat geger warga ibu kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama memunculkan anggaran tersebut di media sosial.

"Murid di sekolah DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulannya. (Beli lem aibon 82 Miliar," tulis William dalam akun facebooknya.

Ia pun menantang akan buka-bukaan soal anggaran di DKI Jakarta.

Sebab, ia menyebut sampai saat ini publik belum bisa mengakses dokumen APBD 2020 di website apbd.jakarta.go.id.

"Padahal pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD," kata William.

2. Pulpen Rp 123,8 Miliar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

3. Komputer Rp 132 Miliar

Anggaran yang tak masuk akal lainnya menurut William Aditya Sarana bersumber dari pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Total anggaran yang ditulis untuk membeli 7300 unit komputer sebesar Rp132 miliar.

Artinya satu unit komputer dihargai sekitar Rp 15 juta.

"Ada pengadaan komputer, di SMK negeri," ucap William Aditya Sarana.

"Dia membeli komputer dengan total harga, Rp 132 miliar,"

"Membeli 7300 unit, kalu dihitung satu unitnya itu R p15 juta," imbuhnya.

William Aditya Sarana mengaku heran dengan besaran anggaran yang diajukan demi membeli komputer tersebut.

Pasalnya menurut William Aditya Sarana komputer seharga Rp 5 sampai Rp 10 juta sudah cukup layak digunakan oleh anak sekolah.

"Komputer level apa yang dimau oleh Dinas Pendidikan sih?" tanya William Aditya Sarana heran.

"Komputer Rp5-10 juta cukup, Rp15 juta komputer yang seperti apa? imbuhnya.

4. Buzzer Rp 5 Miliar

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.

Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima buzzer atau influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Berdasarkan data yang dilansir TribunJakarta.com dari Warta Kota, melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.

Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.

Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengkritisi usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terkait dana Rp 5 miliar untuk influencer.

Anggota dewan bernama Eneng Malianasari alias Milli itu bakal meminta penjelasan dinas terkait dalam rapat bersama eksekutif pada Senin (28//10/2019).

“Saya sudah baca rincian komponen anggarannya beberapa waktu lalu dan memang menjadi salah satu catatan pribadi,” kata Milli pada Minggu (27/10/2019) malam.

Milli mengaku belum mendapat informasi mendetail dari dinas terkait.

Dia juga belum mengetahui sosok lima influencer yang akan direkrut dinas untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota.

5. TGUPP Rp 26 Miliar

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 26 miliar.

Hal ini pun ia sampaikan di akun instagram pribadi miliknya (@willsarana) pada Rabu (2/10/2019) lalu.

"Saya ditugaskan di Komisi A (bidang pemerintahan), lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).

Ia pun menyebut, anggaran ini meningkat sangat drastis, dimana pada awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.

Dimana saat itu masih dijabat Jokowi lalu digantikan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot

"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk TGUPP ini sendiri merupakan sebuah pemborosan anggaran.

Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.

"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," kata William.

Terlebih, DPRD DKI Jakarta sendiri mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran TGUPP.

Pasalnya, TGUPP bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya.

6. Anti Virus Rp 12 Miliar

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pembengkakan anggaran di mana di dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar.

Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.

"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) -Rp 200 (juta) begitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

"Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," sambungnya. 

William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal.

Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.

"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul Mantan Staf Ahok Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir sebagai Alat Peraga Sekolah