Mahfud MD Sebut DKI Juara 1 Covid-19 Meski Tak Pilkada, Fadli Zon Akui Kasihan, Singgung Soal Gelar
Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal DKI Jakarta juara 1 Covid-19 menuai pro dan kontra.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal DKI Jakarta juara 1 Covid-19 menuai pro dan kontra.
Anggota DPR RI Fadli Zon menanggapi pernyataan Mahfud MD.
Ia mulanya mempertanyakan apakah Mahfud MD benar berkata demikian.
Jika memang benar, maka Fadli Zon menyayangkan hal tersebut.
Ia mengaku merasa miris dengan gelar profesor yang disandingnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tidak menggelar Pilkada 2020.
• Imbas Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal: Kapolsek Dicopot Hingga Mahfud MD Minta Polri Turun Tangan
• Tanggapi Konser Wakil Ketua DPRD Tegal, Mahfud MD: Saya Sudah Minta Polri untuk Memproses Hukum
Dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com Sabtu (3/10/2020), Mahfud menyampaikan hal itu seusai menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN terkait tahapan kampanye Pilkada.
"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi.
Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat.
Mahfud MD melanjutkan bahwa kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.
Kebalikan dengan DKI dan Aceh, Mahfud MD menyebut kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.
Daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 menjadi 29.
Sementara itu, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 dalam seminggu terakhir.
Menurut Mahfud MD, hal ini membuktikan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraan Pilkada.
"Dari hasil evaluasi hari pertama, kerawanan itu tidak terletak kepada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.
