Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021 sekitar Rp 42.287.779.060.

Baca juga: ASTAGA Inses! Remaja di Nunukan 3 Tahun Jadi Budak Birahi Ayah Kandung, Miris: Ibunya Membiarkan

Rinciannya adalah utang obat, BMHP, BHP dan lainnya. Dengan rincian, utang tahun 2021 sebesar Rp 3,5 miliar, utang tahun 2022 sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362 sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.

Sebagai informasi, anggaran BLUD RSUD Nunukan sedang masuk penyidikan Kejari Nunukan dengan ditemukannya dugaan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2022.

Jaksa juga menemukan angka kerugian jauh lebih besar di tahun 2021 yang jumlahnya masih dalam penghitungan BPKP.

Utang Menumpuk, Obat Habis sampai Tak Mampu Bayar Air dan Listrik

DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas kasus RSUD Nunukan, yang dianggap mengkhawatirkan karena terancam bangkrut.

RDP digelar di Ruang Ambalat, Gedung DPRD Nunukan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid dan diikuti 9 anggota DRPD lain.

Turut hadir manajemen RSUD Nunukan, inspektorat, bagian anggaran, serta bagian hukum Pemda Nunukan.

"Mogoknya cleaning service atau tenaga kebersihan RSUD beberapa hari lalu, membuka tabir adanya masalah yang urgen di RSUD Nunukan. Bahkan, menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat karena kondisinya sudah stadium akhir. Makanya, kita hadir di sini, untuk sama-sama mencari solusi mentas dari kolapsnya RSUD," ujar Leppa, membuka RDP, Rabu (5/6/2024).

Leppa melanjutkan, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan DPRD Nunukan ke RSUD sebelumnya, membuka fakta ada permasalahan serius yang harus segera ditangani.

Apalagi, RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan di perbatasan negara RI–Malaysia ini.

Leppa juga mengaku heran dengan kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seakan bisu dan tidak melihat masalah ancaman kebangkrutan RSUD Nunukan sebagai persoalan serius.

"Terus terang saya marah ini, bagaimana kerja Dewan Pengawas. Kan ada asisten 1, ada Kepala Badan Anggaran, dan Kepala Dinas Kesehatan. Jangan hanya bawa balpoin ke mana-mana, tapi bawa juga otak untuk berpikir. Kondisi RSUD sudah komplikasi begini kok dibiarkan," kata Leppa.