Leppa menyayangkan, keadaan yang terjadi sejak 2021, baru terbongkar 2024, saat ada aksi mogok puluhan tenaga kebersihan RSUD, yang diberitakan wartawan.

"Kalau ada apa-apa, masyarakat mengadu ke kami. Ada masalah RSUD, kami yang dimaki-maki masyarakat. Jadi, mari kita bahas bagaimana jalan keluar dari belitan utang yang membuat RSUD kolaps ini," kata dia.

Obat habis, air dan listrik tak terbayar

Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia mengakui kondisi RSUD diambang bangkrut.

Bahkan, untuk kas RSUD Bulan Mei 2024, sudah kosong, sehingga tagihan listrik, air PDAM, juga oksigen, tidak terbayar.

"Kas RSUD di bulan Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu perbulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah di-blacklist oleh sejumlah vendor obat," ujar Miskia.

Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total utang RSUD Nunukan sejak 2021, sekitar Rp 42.287.779.060. Terdiri dari utang obat, BMHP, BHP dan lainnya.

Dengan rincian, utang tahun 2021, sebesar Rp 3,5 miliar. Utang tahun 2022, sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362, sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.

Sementara pendapatan perbulan RSUD Nunukan, hanya sekitar Rp 5.523.634.800, yang digunakan untuk belanja rutin per bulan, antara lain untuk belanja gaji non PNS, tagihan listrik PLN, tagihan PDAM, tagihan internet, pekerja insentif dokter PPDS, belanja intensif dokter internship, belanja jasa pelayanan RSUD, belanja jasa pelayanan kebersihan, belanja makan minum pasien, dengan anggaran sekitar Rp 4.711.777.983,56.

"Jadi, memang RSUD Nunukan hanya bisa nambah utang dengan hitung-hitungan demikian. Tidak akan ada pemasukan untuk bulan-bulan ke depan. Apa mau diklaim, karena obat tidak ada, dan kondisinya sudah demikian dari awal. Kami yang managemen baru ini mau tak mau harus mencoba menyelesaikan persoalan ini," kata Miskia.

DPRD sarankan subsidi

Melihat urgensi persoalan RSUD Nunukan, sejumlah anggota DPRD Nunukan menyarakan agar Pemda Nunukan menggeser anggaran untuk subsidi.

Anggota DPRD Nunukan Andi Mutamir mengatakan, masalah RSUD, bukan masalah sepele, karena menyangkut nyawa orang banyak.

Apalagi, ada utang RSUD di PMI sekitar Rp 500 juta yang juga belum terbayar.