Menurut Bobby Nasution, penonaktifan sejumlah kepala OPD bentuk dari sikap tegas sebab pihaknya bekerja untuk rakyat.

Dikatakan Bobby, sebagai pejabat ataupun OPD harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sebab mereka digaji oleh masyarakat.

"Bersih-bersih (sejumlah kepala dinas dinonaktifkan karena dugaan korupsi) ya harus," jelasnya saat diwawancarai usai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RPJMD dan RKPMD 2025-2026 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025). 

Baca juga: Sosok & Profil Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara Datangi KPK, Bahas soal Korupsi, Mantu Jokowi

Bobby Nasution pun menjelaskan, korupsi itu sama dengan mencuri. Untuk itu ia mengingatkan, jangan adalagi yang korupsi

"Jangan mencuri lagi, baik di internal, sesama instansi, kepada masyarakat jangan korupsi lagi," jelasnya.

Sebab, kata Bobby, pihaknya bekerja digaji dari uang masyarakat. Terlebih, merek juga sudah cukup mendapatkan beberapa tunjangan.

"Ya itu tadi, kita ini harus kerja dan melaksanakan dengan benar. Karena kita sudah dapat gaji, segala macam tunjangan, uang pajak dan lain-lain, jadi jangan mencuri lagi," ucapnya. 

Diketahui, Bobby menonaktifkan enam pejabat eselon II Pemprov Sumut.

Mereka adalah:

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus,

- Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis,

- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, 

- Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butarbutar,

- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Mulyadi Simatupang.

- Dan terbaru, Inspektur Pembantu Pemprov Sumut.