TRIBUNNEWSMAKER.COM - Adhel Setiawan wali murid yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengurai tiga alasannya menolak program pembinaan siswa nakal di barak militer.

Adhel Setiawan kini menggunakan tiga alasan tersebut untuk melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.

Sebagai orangtua murid di Jawa Barat, Adhel tidak setuju siswa nakal dibawa ke barak militer untuk dibina.

Menurutnya, langkah ini sangat berisiko untuk terjadinya pelanggaran HAM.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkap tiga alasan mengapa ia kontra dengan kebijakan Dedi Mulyadi ini.

Pertama, Adhel menyinggung soal makna dari pendidikan.

Baca juga: Setelah Anak Nakal, Dedi Mulyadi Siap Didik Suami Bandel, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ikut Disindir

Kata Adhel, Dedi Mulyadi tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Adhel pun merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di Barak Militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke Barak Militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga.  Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan. Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.