Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

Baca juga: Tak Puas soal Penggusuran Rumah, Aura Cinta Tantang Dedi Mulyadi Debat Lagi: Harus Musyawarah Dulu

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya. Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Kritikan tajam Adhel Setiawan kepada Dedi Mulyadi belakangan membuat sosoknya jadi sorotan.

Publik dibuat penasaran dengan profil Adhel Setiawan yang baru-baru ini muncul menentang keras kebijakan Dedi Mulyadi.

Ditelusuri TribunnewsBogor.com, Adhel Setiawan ternyata bukan sosok sembarangan.

Adhel memiliki profesi mentereng yakni sebagai pengacara.

Ia tergabung dalam tim Defacto & Partners Law Office.

Sosok Adhel pernah disorot beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus.

Selain sebagai pengacara, Adhel kabarnya juga pernah menjadi Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Respon Dedi Mulyadi dan Menteri HAM

Sebelum resmi dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi sempat mengurai tanggapannya atas segala kritikan perihal kebijakannya.

Diungkap Dedi, program yang ia jalankan tak lain adalah untuk kemajuan anak-anak di Jawa Barat.

Pun terkait dengan kenakalan anak-anak di Jawa Barat, Dedi ingin menyelesaikannya dengan cepat dan tepat.

Baca juga: Juju Putus Asa Anaknya Ngobat, Datangi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Tolong Dididik di Barak Militer

Karenanya, Dedi pun menerima permintaan para orang tua di Jawa Barat yang tak sanggup lagi mendidik anaknya yang nakal.