“Saya sampaikan, anggaran kita yang tersedia ini di semester awal ini Rp 80 miliar. Di semester kedua pasti ada tambahan, nggak tahu itu nanti Rp 20 miliar, Rp 30 miliar, Rp 50 miliar, atau Rp 100 miliar, kita tidak tahu,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, mengatakan alokasi Rp 80 miliar lebih banyak untuk infrastruktur di daerah selatan.

Misalnya, saat ini mulai kontrak perbaikan jalan Ngentrong-Gambiran sekitar Rp 20 miliar.

Kemudian akan menyusul Ngentrong-Campurdarat senilai Rp 4,4 miliar.

Sementara Kalitalun-Sine telah dianggarkan Rp 5 miliar.

“Selain itu ada sejumlah ruas jalan, seperti di Tanggunggunung-Sine. Kemudian ada beberapa titik di Kecamatan Pucanglaban,” paparnya.

Lanjutnya, kerusakan jalan di sirip-sirip Jalur Lintas Selatan (JLS) memang sangat besar.

Baca juga: Sepak Terjang Ahmad Baharudin Wakil Bupati Tulungagung, Eks Manager Perseta, Seorang Pengusaha

Salah satunya karena dilewati kendaraan proyek JLS dengan tonase melebihi ketentuan.

Karena itu Dwi Hari akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, terkait kompensasi perbaikannya.

“Makanya sebelumnya kami ke DPR RI, Alhamdulillah ada feedback positif. Komisi V DPR RI mau melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Tulungagung,” ucapnya.

Dwi Hari mengungkapkan, Pemkab Tulungagung sudah melakukan mitigasi risiko kebutuhan dana selama 5 tahun ke depan.

Sudah ada peta jalan (roadmap) untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, dengan anggaran sekitar Rp 800 miliar.

Mantan camat Ngantru ini yakin, tahun ini bisa mendapatkan sekitar Rp 100 miliar dari pemerintah pusat.

Besaran ini untuk menutup beberapa dana yang tidak diturunkan, dampak Perpres nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi, seperti dana alokasi khusus dan dana yang lebih spesifik.

“Rp 80 miliar itu APBD murni. Jadi anggaran kita berkurangnya hampir 60 persen,” ungkap Dwi Hari.