Daftar Mobil yang Dilarang Minum BBM Subsidi Pertalite di SPBU, Agya, Calya, Ayla, Sigra Masih Boleh

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Daftar mobil yang tak boleh konsumsi BBM subsidi Pertalite di SPBU.

Pemerintah terus memberlakukan penertiban penerima BBM subsidi Pertalite.

Kali ini pemerintah menyiapkan aturan baru yang akan mengatur kendaraan apa saja yang dilarang konsumsi BBM subsidi di Indonesia.

Melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, pemerintah menegaskan bahwa Pertalite hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu dengan kapasitas mesin kecil.

Ke depan, masyarakat dengan mobil bermesin di atas 1.400cc dan motor berkapasitas mulai dari 250cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite di SPBU Pertamina.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi subsidi tepat sasaran, agar bantuan energi dari negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Sosok Kareena Kapoor Istri Saif Ali Khan Dikabarkan Meninggal, Penggemar Bingung, Keberadaan Terkuak

Pertalite Hanya untuk Kendaraan Rakyat Kecil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan aturan pembatasan BBM subsidi perlu dibahas secara matang agar dapat mencerminkan keadilan.

Ia ingin BBM subsidi Pertalite diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," tegas Bahlil.

“Pemerintah ingin memastikan subsidi tidak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi. Karena itu, mobil di atas 1.400cc dan motor di atas 250cc akan dilarang mengisi Pertalite,” kata Arifin dalam konferensi pers di Jakarta.

Kebijakan ini dinilai penting, mengingat alokasi subsidi energi dalam APBN terus meningkat tajam.

Pemerintah ingin menjaga agar dana subsidi yang berasal dari pajak rakyat tidak salah sasaran.

Latar Belakang Kebijakan

Pertalite diluncurkan pada 2015 sebagai BBM transisi pengganti Premium.

Dengan angka oktan 90, Pertalite memiliki harga lebih murah dibandingkan Pertamax dan dianggap ramah untuk masyarakat menengah ke bawah.

Namun, dalam praktiknya, Pertalite justru banyak dikonsumsi oleh kendaraan berkapasitas besar yang seharusnya menggunakan Pertamax.

Akibatnya, subsidi pemerintah membengkak dan tidak tepat sasaran.

Baca juga: Kabar Karena Kapoor Meninggal Buat Penggemar Bingung, Terungkap Keberadaan Istri Saif Ali Khan

Data Kementerian ESDM mencatat, konsumsi Pertalite pada 2024 mencapai lebih dari 30 juta kiloliter, melebihi kuota yang ditetapkan.

Pemerintah harus menanggung beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah.

“Jika tidak dikendalikan, subsidi energi akan membebani APBN. Karena itu, kita perlu menata ulang agar tepat sasaran,” tegas Arifin Tasrif saat itu.

Reaksi Masyarakat

Kebijakan ini menuai beragam reaksi. Sebagian masyarakat mendukung karena subsidi memang seharusnya dinikmati kelompok berpenghasilan rendah.

Namun, ada juga yang merasa keberatan, terutama pemilik motor sport 250cc ke atas.

Mereka mengeluhkan biaya operasional akan meningkat karena harus membeli Pertamax.

“Kalau isi Pertalite masih Rp10 ribuan, Pertamax bisa beda jauh. Untuk pengguna harian jelas terasa berat,” ujar Rudi, pemilik motor Ninja 250 di Jakarta Timur.

Di sisi lain, pengamat energi menilai aturan ini akan membantu mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

“Kebijakan ini penting untuk menjaga keadilan. Kendaraan mahal jangan disubsidi negara,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan beberapa waktu lalu.

Dampak pada Pertamina dan SPBU

Pertamina memastikan siap menjalankan aturan ini. Nantinya, petugas SPBU akan melakukan verifikasi langsung berdasarkan jenis kendaraan.

Bahkan, ke depan pembelian Pertalite akan diintegrasikan dengan aplikasi MyPertamina untuk memastikan data kendaraan sesuai kriteria.

“Kami sedang menyiapkan sistem digital agar pembelian BBM subsidi lebih terkontrol. Kendaraan yang tidak berhak akan otomatis ditolak,” ujar VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Daftar Motor yang Dilarang Isi Pertalite

Berdasarkan rancangan aturan, berikut daftar sepeda motor yang tidak boleh lagi menggunakan Pertalite di SPBU Pertamina:

• Yamaha XMAX, TMAX, MT25, R25, MT09, MT07
• Honda Forza, CB650R, X-ADV, CBR250R, CB500X, CRF250 Rally, CRF1100L Africa Twin, CBR600RR, CBR1000RR
• Suzuki Gixxer250, Hayabusa
• Kawasaki Ninja ZX-25R, Ninja H2, KLX250, KX450, Ninja 250SL, Ninja 250, Vulcan, Versys 250, Versys 1000

Seluruh model di atas memiliki kapasitas mesin minimal 250cc.

Kendaraan ini diarahkan untuk menggunakan Pertamax atau BBM dengan oktan lebih tinggi.

Daftar ini menunjukkan bahwa hampir semua motor sport, adventure, hingga big bike akan kehilangan akses terhadap BBM subsidi.

Daftar Mobil Dilarang Isi BBM Subsidi

Mobil yang dilarang isi BBM Subsidi adalah yang memiliki kapasitas di atas 1.400 cc.

Daftar mobil di atas 1400 cc di Indonesia sangat banyak dan mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari MPV seperti Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander, SUV seperti Honda CR-V dan Toyota Fortuner, sedan seperti Honda Civic dan Toyota Corolla, hingga mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz.

Contoh lain termasuk Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, Wuling Cortez, dan banyak model lain dari berbagai merek.  

Contoh Mobil di Atas 1400 cc:

Merek Toyota  

• Avanza (kecuali varian mesin 1.300 cc)
• Veloz
• Innova (Bensin)
• Fortuner (bensin)
• Voxy
• Alphard
• Vellfire
• Sienta
• Vios
• Altis
• Corolla
• Corolla Cross
• Rush
• Yaris

Merek Daihatsu

• Xenia, Terios, Luxio, Gran Max minibus.  

Merek Honda  

• Mobilio, BR-V, HR-V, CR-V, Civic, City, Accord, Civic Type R.

Merek Mitsubishi

• Xpander dan Xpander Cross, L300, Kuda, Maven.  

Merek Suzuki  

• Ertiga, Baleno, XL7, APV, SX-4, S-Cross, Carry.

Merek Lainnya  

• Hyundai: Stargazer, Creta
• Wuling: Almaz, Cortez
• Nissan: Livina, Serena
• Mazda: Model-model CX, seri 3, seri 6, MX-5
• BMW: Berbagai seri 3, 5, 7, X1, X3, X5, dll
• Mercedes-Benz: Berbagai kelas C, E, S, GLC, dll
• Lexus: Model-model RX, NX, UX, dll
• Audi: Berbagai seri A dan Q

Daftar ini mencakup berbagai segmen, dari MPV keluarga hingga mobil mewah dan SUV.

Penting untuk memeriksa spesifikasi mesin kendaraan Anda untuk memastikan apakah itu di atas 1400 cc atau tidak. 

Daftar Mobil yang Masih Boleh Isi Pertalite

Sementara itu, kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di bawah 1.400cc tetap diperbolehkan menggunakan Pertalite.

Berikut sebagian daftar mobil yang dinyatakan masih bisa mengisi BBM subsidi:

Toyota

• Agya 1.197 cc
• Calya 1.197 cc
• Raize 998 cc & 1.198 cc
• Avanza 1.329 cc

Daihatsu

• Ayla 998 cc & 1.197 cc
• Sigra 998 cc & 1.197 cc
• Sirion 1.329 cc
• Rocky 998 cc & 1.198 cc
• Xenia 1.329 cc

Suzuki

• Ignis 1.197 cc
• S-Presso 998 cc

Honda

• Brio 1.199 cc

Kia

• Picanto 1.248 cc
• Seltos bensin 1.353 cc
• Rio 1.348 cc

Wuling

• Formo S 1.206 cc

Nissan

• Kicks e-Power 1.198 cc
• Magnite 999 cc

Mercedes-Benz

• A-Class 1.332 cc
• CLA 1.332 cc
• GLA 200 1.332 cc
• GLB 1.332 cc

DFSK

• Super Cab diesel 1.300 cc

Peugeot

• 2008 1.199 cc

Volkswagen

• Tiguan 1.398 cc
• Polo 1.197 cc
• T-Cross 999 cc

Tata

• Ace EX2 702 cc

Renault

• Kiger 999 cc
• Kwid 999 cc
• Triber 999 cc

Audi

• Q3 1.395 cc

Dengan demikian, kebijakan ini dianggap masih melindungi kendaraan rakyat kecil, khususnya mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang banyak digunakan masyarakat menengah bawah.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebagian mendukung langkah pemerintah, karena merasa bahwa subsidi memang seharusnya dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.

Namun di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menimbulkan gejolak sosial, terutama bagi pemilik motor sport 250cc yang jumlahnya cukup besar di kota-kota besar.

Sejumlah komunitas otomotif menilai pemerintah sebaiknya menyiapkan transisi yang jelas, termasuk memastikan ketersediaan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dengan harga stabil.

Pertamina Siapkan Mekanisme Pengawasan

PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina, Patra Niaga, mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan sistem digitalisasi SPBU untuk mengidentifikasi kendaraan yang berhak membeli Pertalite.

“Ke depan, setiap kendaraan akan tercatat dalam sistem, sehingga petugas SPBU bisa langsung menolak kendaraan yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Pertamina juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menjaga keadilan dalam distribusi BBM subsidi.

Menunggu Implementasi Penuh

Hingga kini, aturan pembatasan Pertalite masih dalam tahap pembahasan dan belum resmi diberlakukan.

Namun pemerintah menegaskan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap, dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat.

Jika resmi diterapkan, aturan ini akan menjadi salah satu kebijakan energi paling signifikan dalam satu dekade terakhir, sekaligus mengubah perilaku konsumsi BBM masyarakat Indonesia.

Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan besar dalam distribusi BBM subsidi.

Mobil dengan mesin di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc akan dilarang menggunakan Pertalite. 

Tujuannya adalah agar subsidi benar-benar tepat sasaran, melindungi masyarakat kecil, dan menjaga APBN.

Aturan ini masih dalam tahap pembahasan, namun jika diterapkan, akan membawa dampak besar terhadap dunia otomotif, kebijakan energi, hingga gaya hidup masyarakat.

(Tribunnewsmaker.com/Tribunnews.com)