Alasan 2 Oknum TNI Mau Terlibat Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Diimingi Rp 100 Juta, Motif Ekonomi?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kasus tragis yang melibatkan dua oknum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kembali mencuat ke publik dan menuai perhatian luas.

Kedua prajurit tersebut, masing-masing berpangkat Kopral Dua (Kopda) dengan inisial FH dan Sersan Kepala (Serka) dengan inisial N, kini tengah menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang salah satu bank milik negara, Mohammad Ilham Pradipta.

Penahanan terhadap Kopda FH dan Serka N telah dilakukan di fasilitas tahanan militer modern yang berada di Markas Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) Jayakarta, Jakarta.

Tahanan ini dikenal sebagai salah satu tempat penahanan paling canggih yang dimiliki institusi militer Indonesia, menunjukkan keseriusan pihak TNI dalam menangani kasus ini.

Dugaan kuat menyebutkan bahwa motif ekonomi menjadi latar belakang utama dari aksi kriminal yang diduga dilakukan oleh kedua oknum prajurit tersebut.

Baca juga: Kacab Bank BUMN Punya Firasat Sebelum Tewas? Pengacara Beber Gelagat Aneh, Didatangi Sosok Misterius

Berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan dari berbagai pihak, terungkap bahwa Kopda FH dan Serka N menerima bayaran sebesar Rp100 juta sebagai imbalan atas aksi penculikan terhadap Ilham.

Meski indikasi keterlibatan uang dalam kasus ini tampak jelas, pihak TNI AD menegaskan bahwa motif tersebut tidak serta-merta mencerminkan adanya persoalan menyeluruh terkait kesejahteraan prajurit di tubuh TNI.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyampaikan klarifikasi tegas atas isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia membantah bahwa tindakan para tersangka berkaitan langsung dengan persoalan kesejahteraan prajurit TNI.

"Kalau pun terjadi bukan serta merta itu karena poin kesejahteraan yang berkurang. Jadi, sekali lagi tidak ada permasalahan kesejahteraan," ujar Wahyu dalam pernyataannya kepada media, usai mengikuti kegiatan olahraga bersama awak media di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, pada Kamis, 18 September 2025.

Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan kedua oknum tersebut lebih merupakan keputusan individual yang lahir dari pertimbangan personal yang keliru.

Wahyu menyayangkan bahwa mereka memilih jalan yang salah untuk mendapatkan tambahan penghasilan, padahal TNI AD sendiri telah menyediakan berbagai alternatif bagi prajurit yang ingin menambah pemasukan secara legal dan etis.

"Lebih kepada pertimbangan personal yang mencoba (mencari) tambahan (uang). Namun caranya harus dengan benar, kan sudah banyak yang dilakukan rekan-rekan prajurit lain. Seperti saya sudah bilang bisa UMKM kerja sama dengan kelompok tani," tambahnya.

Pernyataan Kadispenad ini sekaligus menjadi pengingat bahwa TNI terus berupaya mendorong prajuritnya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sah dan produktif, seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok tani di wilayah masing-masing.

Menurut Wahyu selama ini peningkatan kesejahteraan prajurit selama ini sudah baik.